Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Babel dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Pemotongan anggaran perjalanan dinas di semua OPD ini upaya Pemprov Babel mengurangi defisit anggaran yangenxapai Rp 51 miliar," kata Sekda Babel, Naziarto di Pangkalpinang, Senin.
Naziarto mengatakan, setiap tahun anggaran perjalanan dinas untuk semua OPD Pemprov Babel mencapai Rp 100 miliar. Oleh karena itu diusulkan pemotongan 30 persen agar dapat menutup defisit.
"Yang kita potong ini bukan SPPD ASN nya, tapi Anggaran OPD nya, misalkan 1 OPD anggaran perjalanan dinasnya Rp 1miliar, itu yang kita potong, dan itu bukan hak ASN nya," ujarnya.
Naziarto mengatakan, untuk menutup defisit yang ada, Pemprov Babel tidak akan melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap hak ASN seperti TPP dan tunjangan lain.
"Tidak ada pengurangan dan pemotongan TPP untuk ASN meski kita ada defisit, karena TPP dna tunjangan itu pendapatan halal mereka yang berhak mereka terima tanpa pemotongan," ujarnya.
Naziarto menambahkan, pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen ini jika tidak bisa diterima oleh OPD karena diperkirakan tidak cukup, di anggaran perubahan akan kita usulkan untuk ada penambahan.
"Jika OPD merasa tidak cukup, akan kita nilai dan kita usulkan usulan tuk penambahan di anggaran perubahan. Dan pemotongan ini akan segera berlaku jika sudah disepakati oleh DPRD Babel," kata Naziarto.
Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengakui, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menerima usulan terhadap pemotongan anggaran perjalanan dinas semua OPD. Dan pihaknya akan segera membahasnya terkait setuju atau tidak dengan alasan yang tepat.
"Jika alasannya tepat, untuk mengurangi defisit atau menambah pendapatan, kita akan setuju, namun tetap akan kita bahas dahulu," ujarnya.*
