Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9Pemprov Babel) mempersiapkan lahan terpadu untuk pembangunan tiga kantor wilayah kementerian guna memperkuat sinergitas dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.
"Kami sediakan lahan dan tanahnya sudah ada untuk pembangunan tiga kantor kementerian ini," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani saat menerima kunjungan kerja para kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Babel, di Pangkalpinang, Senin.
Hidaya mengatakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung siap mengakomodir pembangunan tiga kantor kanwil kementerian tersebut.
"Kita dorong untuk pembangunan kantor tiga kanwil kementerian ini di Kawasan Komplek Perkantoran Pemprov Kepulauan Babel ini agar bisa terpadu memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini," katanya.
Ia menyatakan Pemprov Kepulauan Babel siap mengakomodir ketersediaan lahan ataupun pembangunan kantor sebagai pusat koordinasi, administrasi, serta pelayanan publik, setelah adanya pemecahan pada Kemenkumham menjadi tiga kementerian.
"Jadi, kepala kanwil kementerian ini lapor ke pusat tinggal pembangunan saja. Ajukan surat ke saya, nanti saya hibahkan tanah ini," katanya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Kepulauan Babel Suherman mengatakan pihaknya sedang berfokus kepada pelaksanaan program kerja yang digagas Menteri HAM Natalius Pigay, yakni Kampung Sadar HAM, khususnya Babel menargetkan 15 desa.
"Program ini juga mencakup pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di suatu wilayah untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan memperkuat persatuan bangsa," ujarnya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imipas) Babel Dian Artanto mengharapkan adanya atensi dari pemerintah untuk ketersediaan pembangunan blok lembaga pemasyarakatan (lapas) dan kantor.
"Ini langsung dijawab Gubernur Kepulauan Babel dan akan diakomodir pada anggaran selanjutnya," ujarnya.
