Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut pihaknya sedang merancang pembuatan "cloud system" sendiri buatan Indonesia.
Rencana tersebut disusun bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara dan PT Dekstop IP Teknologi Indonesia, perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.
"Kemarin kita kumpulkan kepala BSSN, berikutnya ada PT INTI (itu) BUMN kan, berikutnya ada korporasi yang memiliki 'cloud-nya'. Kalau ini kita satukan kita nanti akan mandiri di bidang 'cloud', sehingga bisa menjaga data dari intervensi orang lain, itu yang kita ingin ke depannya sebenarnya," kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.
Pertemuan tersebut dilakukan pada Jumat (16/9) yang juga dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT INTI Edi Witjara dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat.
"Kan selama ini 'cloud-nya' orang luar, mesinnya dari luar. kita bikin mesin sendiri, enkripsinya dari BSSN, PT Inti nanti sebagai penjaminnya yang bisa dijual ke 'goverment' karena kan PT Inti punya pemerintah," ungkap Moeldoko.
Menurut Moeldoko dengan memiliki sistem komputasi awan secara mandiri, Indonesia dapat mandiri dan data-data dapat lebih aman.
"Pemerintah harus pakai ini agar semuanya sudah kita kendalikan sendiri. Itu sebenarnya sudah ada barangnya, tinggal kita perbesar saja sudah mulai dipraktekkan oleh satu korporasi itu, PT Dekstop itu," tambah Moeldoko.
Namun Moeldoko mengakui bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan besar sehingga butuh waktu lama dan kerja keras.
"Rencana ini belum sampai Presiden sih, saya garap dulu di KSP ya, nanti kalau bentuknya semakin oke kita lapor ke Presiden," ungkap Moeldoko.
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.
Pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan pembentukan Satgas Perlindungan Data pada Rabu (14/9) sebagai langkah untuk merespon serangan-serangan siber di ruang digital Indonesia.
Dari banyaknya serangan siber maupun kebocoran data salah satu peretas yang kini paling dikenal masyarakat berinisial "Bjorka".
Lewat forum bernama breached.to, Bjorka menjual data-data masyarakat hingga pejabat publik.
Mulai dari data NIK yang diduga berasal dari pendaftaran kartu SIM Prabayar hingga surat-surat Presiden Joko Widodo yang disebut Bjorka sebagai data rahasia.
Di samping membentuk Satgas Perlindungan Data, Pemerintah bersama DPR kini tengah bersiap menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Harapannya setelah RUU itu sah menjadi regulasi berkekuatan tetap, maka penegakan terhadap kasus pembocoran data pribadi yang termasuk pelanggaran hak keamanan dan privasi bisa lebih tegas ditegakkan oleh penegak hukum.
