Dalam pertemuan yang dihadiri 250 peserta dari 89 negara dan tiga organisasi internasional itu, Wapres juga menjelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi dapat mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan pemerintahan yang efektif.
Indonesia sendiri mengalami perjalanan demokrasi yang cukup panjang, dimulai pada 1950-an dengan demokrasi parlementer, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin, hingga demokrasi terbuka seperti saat ini.
Merujuk pada pengalaman tersebut, Wapres menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan, tetapi harus melalui cara-cara demokratis dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing negara.
"Pengalaman Indonesia juga menjadi pengalaman masing-masing negara yang harus diambil manfaat sebaik-baiknya. Demokrasi harus memberikan manfaat. Demokrasi ekonomi tidak terpisah dengan demokrasi politik," tuturnya.
Dalam sambutannya Wapres juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 264 daerah di Indonesia pada Rabu (9/12) menjadi bukti semakin matangnya perkembangan demokrasi di Tanah Air.
Dengan mengangkat tema "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Efektif", Indonesia kembali "menjual" demokrasi lewat BDF ke-8 yang berlangsung pada 10-11 Desember 2015.
"Demokrasi adalah aset diplomasi Indonesia. Melalui BDF, kami ingin 'menjual' demokrasi secara terus-menerus dan mengajak berbagai negara untuk saling bekerja sama mengembangkan demokrasi," ujar Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.
Demokrasi dipandang sebagai nilai universal, namun penerapannya tidak sama di setiap negara sehingga diperlukan forum seperti BDF sebagai media untuk membicarakan demokrasi secara terbuka, nyaman, dan tanpa ada tekanan.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan dan Timor Leste Moazzam Malik menilai BDF merupakan ide sempurna dengan mengumpulkan berbagai negara dalam sebuah diskusi tentang pengembangan demokrasi inklusif dan apa yang mampu dicapai masyarakat melalui demokrasi.
Menurut dia, Indonesia adalah contoh menonjol sebuah negara demokratis di Asia dengan populasi mayoritas Muslim dan ekonomi yang dinamis.
"Kami mendukung BDF, kami rasa upaya Indonesia sebagai penyelenggara BDF sangat terpuji. Kami siap bekerja sama untuk mendukung proses demokrasi di Asia Pasifik lewat BDF," tutur Moazzam.
Ia berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bisa terus menyelenggarakan BDF dengan pembahasan yang lebih substantif dan kesempatan membahas isu-isu kontroversial seperti ekstremisme, pluralisme, toleransi, kesesuaian Islam dengan demokrasi, dan bagaimana warga Muslim hidup dengan nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, Wakil Menteri untuk Asia Pasifik Republik Islam Iran Ebrahim Rahimpur dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mengatakan bahwa Iran selalu aktif berpartisipasi dalam ajang demokrasi tersebut, bahkan mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmaddinejad menghadiri BDF ke-5 pada 2012.
"Iran melihat (BDF) ini ide bagus untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di negara-negara Islam," ujar Wamenlu A.M. Fachir usai pertemuan bilateral dengan pemerintah Iran.
Seperti halnya Iran, Namibia juga menilai penyelenggaraan BDF dapat digunakan untuk menerjemahkan hubungan baik dalam bidang politik menjadi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia.
Kerja sama perdagangan Indonesia-Namibia, kata Fachir, terbilang kecil senilai 2,4 juta dolar AS per tahun sehingga perlu ditingkatkan.
"Kita (pemerintah) sebagai fasilitator akan mendorong para pelaku bisnis untuk merambah ke Namibia, karena peluangnya cukup besar dan pendapatan per kapitanya pun tinggi sekitar 5.700 dolar AS," tutur Wamenlu Fachir setelah berdialog dengan Wakil Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Namibia Maureen Hinda-Mbazira.
Duta Besar Fiji untuk Indonesia Seremaia Tuinausori Cavuilati menilai BDF merupakan forum penting di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman tentang demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.
"Bagi Fiji, forum ini sangat bermanfaat karena demokrasi di negara kami sedang berkembang, kami punya konstitusi baru dan sistem baru untuk dijalankan, jadi perlu banyak pembelajaran," ujarnya.
Lampaui Ekspektasi
Menlu Retno Marsudi mengaku penyelenggaraan BDF tahun ini melampaui ekspektasinya, dilihat dari jumlah partisipasi dan program terobosan yang baru pertama kali dilakukan.
Meskipun pertemuan tahunan demokrasi itu turun ke level menteri, BDF ke-8 mampu menarik partisipasi 89 negara dibandingkan penyelenggaraan pada 2014 yang diikuti 85 negara.
"Ini merupakan bukti komitmen dan keinginan negara-negara untuk melakukan pertukaran penerapan demokrasi dan mengadopsi nilai-nilai demokrasi itu sendiri," papar Menlu Retno.
Penyelenggaraan BDF kali ini, kata dia, juga bertepatan dengan pilkada serentak di 264 daerah sehingga para delegasi dapat melihat langsung proses pemilu demokratis di Indonesia.
Sejak dibentuk pada 2008, ajang demokrasi tahunan untuk kawasan Asia Pasifik itu telah menghasilkan kerja sama dan kegiatan-kegiatan konkret dalam mempromosikan demokrasi di kawasan.
Selama 2015, Institut untuk Perdamaian dan Demokrasi (IPD) sebagai badan pelaksana BDF telah menyelenggarakan 15 kegiatan dalam mempromosikan demokrasi di antaranya di Mesir, Fiji, Myanmar, Tunisia, Libya, Palestina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Kegiatan yang dilakukan IPD berupa program "capacity building" dalam bentuk dialog, seminar, pelatihan, dan kunjungan pemilu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat di negara-negara tersebut.
"Salah satu inisiatif terbaru dari IPD adalah pelaksanaan 'civil society forum' dan 'media forum' yang dilakukan beriringan dengan BDF. Untuk yang pertama kalinya BDF yang merupakan pertemuan antarpemerintah sudah memulai kultur baru untuk melakukan interaksi langsung dengan lembaga masyarakat dan media," ujar Menteri Retno.
Indonesia sendiri, tuturnya, sejak Januari-Desember 2015 telah menyelenggarakan hampir 50 pertemuan internasional untuk lebih aktif mempromosikan demokrasi di kawasan maupun di dunia.
Menyadari pentingnya peran BDF bagi perkembangan demokrasi Asia-Pasifik, Menlu Retno menegaskan bahwa forum antarpemerintah yang mulai melibatkan masyarakat sipil dan media itu akan tetap berlanjut di tahun-tahun mendatang.
Pewarta: Yashinta Difa P.Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
