Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan arahan Presiden Joko Widodo agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) tidak berarti mencerminkan pemerintah anti-Islam.
Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus, kata Menag ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Dia juga mengatakan arahan Presiden soal larangan buka puasa bersama, tidak menimbulkan kontroversi.
Nggak ada kontroversi, siapa bilang? Nggak ada kontroversi, jelas Menag.
Dia mengatakan sebaiknya dana berbuka puasa bersama oleh pejabat pemerintahan diberikan kepada fakir miskin, yang menurutnya lebih bermanfaat dan berguna.
Jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna, ujar dia.
Berita Terkait
Menag: murur terbukti efektif atasi kepadatan hingga ramah lansia
28 Oktober 2024 15:31
Yaqut dan Menag Nasaruddin Umar saling beri apresiasi saat sertijab
21 Oktober 2024 15:51
Prabowo tunjuk Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas
21 Oktober 2024 01:05
Menag dorong Baznas perkuat kolaborasi dengan pemerintah
15 Oktober 2024 16:04
Pansus haji gelar agenda RDPU sekaligus panggil Menag
23 September 2024 10:53
Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji
11 September 2024 14:33
Jubir Kemenag: mangkir panggilan dua kali, informasi dari mana?
11 September 2024 14:03
Menag sampaikan tiga pesan utama dari Paus Fransiskus untuk Indonesia
6 September 2024 17:51