Pj Gubernur Suganda terima audiensi Dekan FH dan Himappro UBB

Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinai Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu menerima audiensi Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB) Derita Prapti Rahayu dan Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Progresif (Himmapro) UBB Wirtsa Firdaus dalam rangka silaturahmi dan menerima beberapa gagasan yang diajukan oleh pihak FH UBB. 

"Ada beberapa hal, yang pertama mereka minta saya kalau bisa menjadi salah satu tenaga pengajar yang bisa mungkin menyumbangkan ilmu saya, karena masih sangat sedikit tenaga doktor. Yang kedua mengenai kerja sama antara UBB dengan Pemprov Babel," kata Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Minggu. 

"Sehingga nanti banyak hal yang bisa dikerjasamakan, tentunya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, melalui proses yang secara akademis siap untuk dikontribusikan," katanya. 

Ia menjelaskan baik Pemprov Babel dan UBB pada prinsipnya siap untuk mendukung program-program, bersinergi, baik dari sisi penelitian dan hal-hal lain yang mungkin diperlukan. 

Sementara itu Faisal salah satu Dosen FH UBB yang ikut dalam rombongan mengatakan tujuan audiensi kali ini tak hanya sekedar bersilaturahmi, namun juga menyambungkan beberapa gagasan-gagasan yang harus disampaikan kepada Pj. Gubernur Babel. 

"Yang pertama dalam rangka dies natalis, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ketua Himmapro UBB Wirtsa Firdaus bahwa selepas lebaran akan mengundang Pj. Gubernur untuk hadir dalam acara round table di FH Magister UBB dalam rangka yang membicarakan persoalan timah di Babel," katanya. 

Ia menjelaskan bahwa Pj. Gubernur Suganda adalah seorang doktor yang dibutuhkan di FH UBB ini. 

"SDM doktoralnya kami butuhkan, karena Pj. Gubernur ini latar belakangnya juga menjadi Sekjen di Ombudsman RI, nanti akan kami minta waktu Pj. Gubernur untuk mengajar walaupun cuma satu kali atau dua kali pertemuan. Ada mata kuliah yang inline dengan kompetensi Pak Pj. Gubernur, yakni tentang hukum dan kebijakan publik," katanya. 

Kemudian pihaknya ingin melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Babel dalam rangka mengakselerasi proses akreditasi hukum. 

"Kami juga akan melakukan diskusi-diskusi ringan, memberikan input informasi yang paling penting kepada Pak Pj. Gubernur tentang hal-hal apa yang strategis yang harus kita kerjakan dalam waktu kurun waktu 1 tahun masa kepemimpinannya ini," katanya.