Pangkalpinang (ANTARA) - Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 untuk memperkuat sinergi dan inovasi ekonomi keuangan digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Potensi untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar dan kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan.
"Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan," kata Presiden RI, Joko Widodo dalam pembukaan FEKDI 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
FEKDI 2023 mengangkat tema "Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth, yang di gelar di Jakarta dan disaksikan secara virtual oleh Bank Indonesia Perwakilan daerah.
FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan turut didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri.
Pada pembukaan FEKDI, Gubernur Perry menyampaikan, melalui FEKDI 2023, setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja.
Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019.
Hadirnya QRIS, BI-FAST dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital.
Gubernur Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan. Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038.
"Semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di tanah air," ujarnya.
Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI).
KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah.
KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.
KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanjabarang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas.
Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.
Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS Antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.
"Presiden Joko Widodo juga berharap QRIS Antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," ujarnya.
Sehubungan dengan QRIS Antarnegara, setelah peluncuran KKI dan QRIS antarnegara Indonesia dan Malaysia tersebut, pada hari pertama FEKDI terdapat sesi Leader's Talk dengan mengusung tema “Panel Discussion on Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy" dengan narasumber , Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), dan Ketua OJK. Pada akhir sesi diisi Casual Talk oleh Gubernur Bank Sentral di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina Thailand, dan Singapura) yang akan membahas tentang “Promoting Digital Payment Inclusivity in the Region through Cross-border Interoperability Initiatives".
FEKDI 2023 akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2023, diawali soft opening yang terbuka bagi publik dalam bentuk penguatan eksperimentasi layanan digital pada tanggal 7 Mei 2023.
Topik bahasan FEKDI 2023 pada hari pertama akan difokuskan pada sinergi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi regional. Hari kedua, FEKDI 2023 menyajikan inisiatif penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border payment).
Dan hari ketiga sebagai penutup FEKDI 2023 akan terdapat pemaparan strategi dan inisiasi kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia.
Berbagai kemajuan pembayaran regional yang dikemas dalam FEKDI 2023 tersebut merupakan bukti bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global.
Berita Terkait
Bank Indonesia catat perekonomian Babel triwulan III 2024 tetap tumbuh positif
6 November 2024 19:35
BI Babel ajak pelaku usaha komoditas aneka cabai dan bawang merah ke Jawa Tengah
4 November 2024 10:54
BI: Uang Rp10 ribu tahun emisi 2005 berlaku sebagai alat pembayaran
4 Oktober 2024 21:30
Bank Indonesia: Uang pecahan Rp10 ribu tahun emisi 2005 tidak berlaku lagi
3 Oktober 2024 23:52
Inflasi tahunan Bangka Belitung terendah selama 5 bulan terakhir
3 Oktober 2024 18:11
BI hentikan publikasi JIBOR per 1 Januari 2026
27 September 2024 11:43
Babel Economic Forum 2024 dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor pariwisata
20 September 2024 19:49
Bangka Belitung kembali catat inflasi tahunan terendah se-nasional pada Agustus 2024
4 September 2024 15:07