Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengoptimalkan peran dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) agar semakin memberi dampak positif kepada masyarakat.
"Seorang PNS harus memiliki target dalam bekerja dan hindari kebiasaan dalam bekerja datang, istirahat, pulang saja," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh saat membuka Rapat Paparan Reformasi Birokrasi Mikro yang digelar di ruang rapat BP4D, di Mentok, Bangka Barat, Selasa.
Menurut dia, dalam meningkatkan kinerja para PNS di lingkungan Pemkab Bangka Barat, Pemerintah tidak pernah main-main, karena dalam bekerja setiap PNS dituntut memiliki dampak nyata dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.
"Kita tidak main-main, kita bekerja sebagai PNS ini harus punya dampak, kita punya target yang harus dicapai," katanya.
Untuk itu, melalui rapat paparan tersebut para kepala organisasi perangkat daerah dan seluruh peserta diharapkan mampu memetakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai fokus program reformasi birokrasi yang telah ditentukan.
"Reformasi birokrasi tematik sudah ditentukan, nanti tinggal kita pilih yang bisa dilakukan," ujarnya.
Melalui pemilihan tema reformasi birokrasi itu diharapkan nantinya bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing sehingga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut dia, terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Pada program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.
"Dari reformasi birokrasi tematik ini kita harus mampu menentukan tema mana yang pernah dialami, selanjutnya mana yang berdampak pada ekonomi, selanjutnya kita tentukan arahnya," katanya.
Melalui program reformasi birokrasi tematik itu diharapkan pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut.
"Dengan menentukan skala prioritas kita berharap reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah akan terasa dampaknya hingga ke seluruh masyarakat," katanya.
