Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengukuhkan aparatur sipil negara (ASN) penggerak reformasi birokrasi digital, guna memperkuat keterbukaan informasi, akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah itu.
"ASN ini sebagai sebagai motor penggerak utama reformasi birokrasi digital," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afrianto saat membuka talkshow dan pengukuhan ASN penggerak reformasi birokrasi digital di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan pengukuhan ASN sebagai agen penggerak reformasi digiltal di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/423/VI/2025 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
“Agen perubahan merupakan sosok inspiratif yang menularkan nilai-nilai positif, menjadi teladan dalam perilaku, serta mendorong budaya kerja yang kompeten, loyal, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia berharap melalui pengukuhan ini, setiap ASN dapat menjadi pionir dalam mendukung transformasi digital pemerintahan guna memperkuat keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Dengan kerja kolektif dan kolaborasi yang kuat, transformasi digital pemerintahan di Bangka Belitung dapat terwujud secara nyata, menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” katanya.
Talkshow bertemakan “Agen Perubahan Sebagai Penggerak Transformasi Digital di Pemerintahan” menghadirkan sejumlah narasumber dengan tema sejalan arah reformasi birokrasi digital, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setda Kepulauan Babel Yunan Helmi membahas materi “Pengembangan Organisasi yang Adaptif dan Responsif terhadap Perubahan Teknologi dan Kebutuhan Masyarakat.”
Pranata Komputer Ahli Madya Diskominfo Kepulauan Babel Andre menyampaikan materi “Implementasi Teknologi Digital dalam Pemerintahan”, dan Firman, Statistisi Ahli Muda BPS Babel, memaparkan “Peran Agen Perubahan dalam Transformasi Digital dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”
