Amman (Antara Babel) - Raja Yordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran
Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen
melalui keputusan kerajaan, Minggu.
Abdullah menugaskan Hani Mulqi untuk melaksanakan pemilihan baru pada Oktober mendatang, lapor Reuters.
Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah
Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar,
sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.
Berdasarkan UUD, pemilihan harus dilangsungkan dalam waktu empat
bulan dan setelah dewan perwakilan rakyat mengesahkan amandemen UU
Pemilu pada Maret.
Sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik
mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai
politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta
kekeluargaan.
Lawan politik utama pemerintah Yordania datang dari gerakan
Persaudaraan Muslim, yang kegiatan-kegiatannya semakin dikekang.
Pengekangan itu membuat hanya sebagian besar partai prokerajaan dan
sejumlah sosok Islamis serta politisi independen yang berkompetisi dalam
pemilihan, kata sumber-sumber itu.
Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah
Arab, parlemen Yordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat
sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen.
Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari
kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan.
Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan
mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku,
yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan.
Raja Yordania Bubarkan Parlemen dan Tunjuk Perdana Menteri Sementara
Minggu, 29 Mei 2016 21:48 WIB