Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.
Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat.
"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 20192024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.
Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.
Baca juga: Jokowi tandatangani Keppres pemberhentian Mahfud MD
Baca juga: Presiden Jokowi putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari
Baca juga: Mahfud ungkap mundur karena tak ingin berseberangan dengan Jokowi
Berita Terkait
Presiden Prabowo dijadwalkan beri arahan seluruh kepala daerah
31 Oktober 2024 20:14
Prabowo tunjuk Tito Karnavian jadi Mendagri dan Bima Arya-Ribka jadi Wamendagri
20 Oktober 2024 23:15
Sejumlah Pj kepala daerah raih apresiasi dorong kesejahteraan-ekonomi, Babel raih dua kategori
5 September 2024 23:30
Mendagri minta pj kepala daerah terus berkarya usai raih penghargaan
31 Agustus 2024 12:52
Mendagri: revisi UU Pilkada harus disesuaikan dengan isu aktual
21 Agustus 2024 13:56
Mendagri: 517 kepala daerah simak arahan Presiden di Istana Negara IKN
13 Agustus 2024 10:26
Mendagri: Pelantikan gubernur terpilih direncanakan pada 7 Februari 2025
6 Agustus 2024 15:22
Mendagri: IPH Babel terendah kedua nasional
24 Juni 2024 12:45