Sistem PPDB Online Hilangkan Praktik Titipan

Balikpapan (Antara Babel) - Penggunaan sistem pendaftaran siswa dan murid baru (Pendaftaran Peserta Didik Baru atau PPDB) terkomputerisasi dan secara online diyakini bisa menghilangkan praktik 'titipan' di sekolah-sekolah negeri di Kota Balikpapan.

"Sebab semua pihak bisa memantau proses pendaftaran," kata Kepala SMAN 1 Balikpapan Ahmad Suja'i, Selasa.

Praktik titipan adalah saat seorang siswa yang boleh jadi tidak memenuhi syarat diterima sekolah sebab permintaan dari pejabat tertentu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Pengaruh atau wewenang sang pejabat membuat sekolah tidak memiliki pilihan selain menerima siswa yang bersangkutan.

Meskipun online dan dapat diakses dari mana saja, panitia PPDB SMAN 1 tetap menyediakan komputer di sekolah bagi calon siswa yang datang langsung untuk mendaftar. Ada 34 komputer yang bisa digunakan untuk keperluan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pendaftaran.

"Kami juga sediakan tenaga untuk membantu proses pendaftaran tersebut," tambah Suja'i. Sebanyak 4 guru ditugaskan memberi asistensi tersebut. Untuk hal-hal yang bersifat teknis ada teknisi yang ahli teknologi informasi.

Hingga Rabu ini SMAN 1 Balikpapan menerima pendaftaran siswa baru melalui jalur umum dengan sistem yang sudah online tersebut. Akan diterima sebanyak 273 siswa melalui jalur umum atau reguler, 110 siswa lewat program Bina Lingkungan, 35 siswa dari program siswa berprestasi, 9 siswa untuk keluarga miskin. Sekolah juga menyediakan 4 tempat untuk siswa dari luar Balikpapan.

Program Bina Lingkungan adalah kewajiban sekolah-sekolah di Balikpapan untuk menerima siswa dari lingkungan sekitar sekolah itu beralamat. Idenya jangan sampai siswa yang alamatnya tak jauh dari sekolah itu harus bersekolah di sekolah yang jauh dari rumahnya sebab tak diterima di sekolah dekat rumahnya.

SMAN 1 Balikpapan adalah salah satu sekolah pilihan utama bagi banyak orangtua dan lulusan SMP, Tsanawiyah, dan yang sederajat di Balikpapan. Karena itu sekolah ini sering diterpa kabar miring bahwa sebagian siswa yang diterimanya adalah titipan dari pejabat-pejabat tertentu di Balikpapan, atau bahkan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

"Tidak ada lagi. Masyarakat bisa memantau sendiri prosesnya," tegas Suja'i.