Kami merasa legislatif tidak medukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peternakan sapi sehingga anggaran tersebut tidak disetujui pada pembahasan bersama.
Muntok (Antara Babel) - Wakil Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Markus menyesalkan DPRD yang mencoret usulan pengadaan dan pembangunan kandang sapi dalam APBD Kabupaten Tahun 2017.

"Kami merasa legislatif tidak medukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peternakan sapi sehingga anggaran tersebut tidak disetujui pada pembahasan bersama," katanya di Muntok, Senin.

Ia mengatakan, pada pembahasan di tingkat TAPD sudah disetujui anggaran pengadaan lahan dan kandang sapi sekitar Rp5 miliar yang akan dikelola Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat.

"Anggaran tersebut untuk membeli lahan sekitar 100 hektare dan kandang kapasitas 2.000 ekor sapi, namun saat dibahas bersama antara tim eksekutif dengan legislatif tidak disetujui dengan alasan tidak jelas," katanya.

Menurut dia, pencoretan anggaran tersebut merupakan salah satu bentuk kurangnya dukungan legislatif terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Kami sudah menyusun rencana kerja sama dengan DKI Jakarta untuk penggemukan sapi, daerah hanya perlu menyediakan dana untuk lahan dan kandang sedangkan modal bibit dan pola pengelolaan nantinya akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Namun dengan tidak disetujuinya anggaran tersebut kemungkinan besar rencana kerja sama akan tertunda dan masyarakat juga belum bisa ikut serta dalam kegiatan potensial tersebut.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Hendra Kurniadi menampik pencoretan anggaran tersebut sebagai bentuk penjegalan program pembangunan yang akan dilakukan pemkab setempat.

"Pada pembahasan bersama beberapa hari lalu kami tanya ke TAPD mengenai rencana program tersebut, terutama terkait kerja sama dengan DKI Jakarta apa sudah ada atau belum, namun mereka tidak jelas. Jadi kami coret," katanya.

Menurut dia, jika sudah ada kejelasan pola pengelolaan, bagi hasil dan rincian kerja sama antardaerah maka pihaknya akan setuju, namun kalau belum ada kejelasan maka legislatif tidak akan menyetujui karena menyangkut penggunaan uang negara.

"Pada dasarnya kami tidak menghambat, bahkan apabila anggaran yang diajukan hingga Rp20 miliar pun kami akan setuju kalau sudah ada kejelasan kerja sama antara Bangka Barat dengan DKI Jakarta," kata dia.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor : Rustam Effendi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.