Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar RI di Teheran dan perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di tengah konflik yang memanas antara Iran dan Israel.
“Sesuai prosedur operasi standar, setiap perwakilan RI wajib memiliki rencana kontingensi untuk mengantisipasi situasi kedaruratan bagi pelindungan WNI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.
Menurut KBRI Teheran, 376 orang WNI berada di Iran, yang sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa di Kota Qom.
Israel berada dalam kewaspadaan tinggi di tengah ancaman Iran untuk menyerang target-target Israel sebagai balasan atas serangan udara pada 1 April terhadap fasilitas diplomatiknya di ibu kota Suriah, Damaskus.
Serangan tersebut menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran menuduh Israel melakukan serangan itu dan berjanji akan membalasnya. Para pemimpin politik dan militer Iran bersumpah akan melakukan pembalasan.
Pernyataan itu memicu reaksi para pemimpin dunia untuk berusaha meredakan situasi.
Israel belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, meski telah melakukan sejumlah serangan terhadap sasaran Iran di Suriah selama berbulan-bulan.
Iran dan kelompok militan Hizbullah yang menjadi sekutunya di Lebanon mengatakan bahwa serangan Israel tidak akan dibiarkan begitu saja.
Berita Terkait
Kemlu pastikan seorang WNI jadi korban pembunuhan di Albania
10 September 2024 08:31
Pemerintah pulangkan enam anak WNI terlantar dari Taiwan
16 Desember 2023 23:47
Empat WNI berhasil dievakuasi dari Israel
13 Oktober 2023 16:51
Pemerintah siapkan rencana evakuasi WNI di Palestina
10 Oktober 2023 09:53
Satu WNI meninggal dalam perkelahian sesama WNI di Taiwan
5 September 2023 18:34
Seorang WNI terluka akibat ledakan di Gudang Kembang Api Thailand
1 Agustus 2023 17:09
Sebanyak 26 WNI korban TPPO di wilayah konflik Myanmar kembali ke RI
26 Mei 2023 21:45
Pemerintah hentikan pengiriman PMI karena Malaysia melanggar MoU
14 Juli 2022 22:42