Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan pelatihan penguatan komunikasi publik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang diadakan di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (14/5).
Kegiatan bertema Strategi Kelembagaan Kehumasan dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan didampingi Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go.
Lusje menyebut bahwa kegiatan yang diikuti ASN dan awak media ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dalam mewujudkan komunikasi yang baik dan efektif di lingkungan pemerintahan.
“Tentunya ini akan menambah pemahaman apalagi pemberi materi ini kan pengajar dari pusat, dari perguruan tinggi. Kita padukan, mereka punya pengalaman di lapangan sementara perguruan tinggi punya teori yang banyak, tentu akan menjadi diskusi yang bagus untuk forum ini, ” jelasnya.
Lusje berharap dengan kegiatan ini seluruh humas OPD akan cakap dalam memberikan informasi yang berdasarkan data dan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto menyampaikan saat ini tidak ada lagi alasan pemerintah daerah tidak melaksanakan kehumasan.
Hal ini didukung dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 serta ditambah dengan Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2017 tentang PPID, juga dilanjutkan dengan Putusan Wali Kota terkait tim pembentukan PPID dan kehumasan itu sendiri.
Febri menjelaskan, humas merupakan wajah dari suatu organisasi, maka seluruh humas di tiap OPD diminta aktif menggambarkan pemerintahan secara keseluruhan, sehingga informasi yang disampaikan dapat membangun citra positif bagi pemerintahan.
“Begitu juga dengan kawan-kawan di organisasi masing-masing. Makanya yang hadir di sini kepala OPD dan kawan-kawan yang ditunjuk untuk mengelola kehumasan di OPD,” ujarnya.
Selain itu, Febri juga menjelaskan bahwa media adalah salah satu dasar pijakan dari pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki dashboard analytic yang dapat melihat arah pemerintahan daerah. Dengan analisis tersebut dapat menjadi rekomendasi kebijakan kepala daerah agar kebijakan yang diambil bisa tepat dengan keadaan, situasi dan waktu yang ada.
“Kalau kita memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) kita bisa menciptakan Dashboard Analytic. Dashboard Analytic ini nantinya yang akan menganalisa Sentiment Analysis arah pemerintahan dari suatu daerah di dalam suatu masa atau waktu,” ujarnya.
