Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur usai terjadi gangguan/serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.
"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden. Jadi, ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menkominfo.
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Presiden Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7), merespons desakan tersebut.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo RI, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.
Hingga Kamis pukul 15.45 WIB, petisi bertajuk "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah ditandatangani sebanyak 23.621 warganet.
PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.
SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.
Berita Terkait
Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo, benarkah?
2 Oktober 2024 17:31
Puan Maharani: Seluruh anggota DPR bertanggung jawab jalankan amanat rakyat
1 Oktober 2024 22:00
Puan Maharani kembali jadi Ketua DPR RI 2024-2029
1 Oktober 2024 18:59
PDIP: Puan akan berpeluang besar kembali jabat Ketua DPR
1 Oktober 2024 11:00
Ditanya kemungkinan jadi Ketua DPR RI lagi, Puan: pelantikan dulu saja
30 September 2024 16:53
DPR sahkan sembilan UU baru saat rapat paripurna terakhir
30 September 2024 16:22
DPR sepakati RUU tentang Perubahan UU MK dibahas periode depan
30 September 2024 11:37