Jakarta (Antara Babel) - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
menandatangani piagam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih di lingkungan kementerian pimpinannya.
Selain Luhut, penandatanganan piagam juga dilakukan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abrur,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Ketua
Ombudsman RI Amzulian Rifai di Jakarta, Kamis.
Penandatanganan piagam tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur
pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Aturan lain yang mendasari program tersebut adalah Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di lingkungan instansi pemerintah.
"Pencanangan zona bebas korupsi ini bagus. Tapi yang paling penting saya
pikir ketauladanan. Setiap pemimpin harus memberikan ketauladanan baik
tentang pemberantasan korupsi," kata Luhut.
Ia mengaku meski sulit menjadi tauladan yang baik bagi bawahannya, ia
meminta jajarannya untuk bisa bekerja profesional dan tidak korupsi
dalam bentuk apapun.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai meski
ketauladanan pribadi pemimpin penting, ia mendorong diperkenalkannya
sistem baru untuk mendukung program tersebut.
"Komitmen pribadi (pemimpin) paling penting. Tapi itu akan mudah
dilupakan kalau sehari-harinya tidak dibimbing dengan sistem baru,"
katanya.
Oleh karena itu, Menteri PAN-RB berharap program pencanangan zona
integritas di lingkungan Kemenko Kemaritiman bisa berjalan baik dan
menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain.
"Kementerian ini baru, tapi saya harap Kemenko Kemaritiman ini bisa jadi
role model penerapan layanan publik yang baik dengan sistem
e-government seperti yang diminta Presiden," katanya.
Tidak hanya sistem yang baru, Asman juga mendorong aparatur sipil negara
(ASN) untuk bisa mengimplementasikan semangat kewirausahaan yang
inovatif dan melayani dalam pelayanan publik.
"Kalau ini bisa diperbaiki, nanti akan lahir ASN berintegritas. Semoga
sinergi antarkementerian ini bisa terus terjaga," tutupnya.
Menko Luhut Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Kamis, 15 September 2016 23:38 WIB