Jakarta (ANTARA) -
Dari deretan nama-nama menteri tersebut ada lima menteri perempuan yang menjadi harapan baru keterwakilan perempuan sebagai penentu kebijakan di Tanah Air.
Pada masa pemerintahan sebelum Prabowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat memiliki menteri perempuan terbanyak dalam kabinet kerja yang dipimpinnya jika dibandingkan dengan Presiden-Presiden RI yang lain. Ada sembilan menteri perempuan pada masa Pemerintahan Jokowi.
Di era Soekarno, terdapat dua menteri perempuan, sedangkan pada era Soeharto, terdapat sembilan menteri perempuan, tetapi terdapat dua menteri yang ditetapkan pada masa peralihan Soeharto ke BJ Habibie.
Kemudian pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, terdapat dua menteri perempuan dan saat itu Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi wakil presiden (wapres) perempuan pertama, yang setelah itu menjabat sebagai presiden perempuan pertama RI. Pada masa Presiden Megawati terdapat dua menteri perempuan.
Sedangkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat delapan menteri perempuan.
Berikut nama dan profil singkat lima menteri perempuan di Kabinet Merah Putih:
1. Sri Mulyani Indrawati
Presiden Prabowo kembali mempercayakan posisi Menteri Keuangan (Menkeu kepada Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih, yang pertama kali menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada era Presiden SBY
Satu tahun kemudian Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menkeu menggantikan Jusuf Anwar karena perombakan kabinet oleh SBY. Ia bertahan pada jabatan ini hingga Mei 2010. Kemudian ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi orang Indonesia pertama yang memegang posisi itu dan pada tahun ketiga Presiden Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk posisi Menkeu.
Sri Mulyani juga mengantongi banyak penghargaan pada masa Jokowi, bahkan dinobatkan tiga kali berturut-turut (2017-2019) sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik oleh majalah FinanceAsia.
2. Arifatul Choiri Fauzi
Presiden Prabowo menetapkan Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggantikan I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada era Jokowi.
Arifatul Choiri Fauzi merupakan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) dan aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI).
Selain itu ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
3. Widiyanti Putri
Widiyanti Putri terpilih menjadi Menteri Pariwisata pada era Presiden Prabowo, menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) pada era Jokowi.
Widiyanti mengawali kariernya sebagai pengusaha, salah satu pendiri PT Teladan Resources yang memayungi berbagai unit usaha di sektor agribisnis, energi, industri, properti, dan media.
Saat ini ia menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) PT Teladan Resources, setelah sebelumnya ia juga pernah memegang posisi direktur di PT Teladan Prima Agro (TPA) dari 2012 hingga 2021, sebelum akhirnya diangkat menjadi komisaris.
4. Meutya Hafid
Meutya Hafid terpilih menjadi Menteri Komunikasi dan Digital menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi.
Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 dan berasal dari daerah pemilihan Sumatra Utara I. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat, ini kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 di dapil yang sama.
Ia memiliki pengalaman panjang sebagai seorang jurnalis televisi dan namanya mulai dikenal publik setelah insiden penyanderaan di Irak pada tahun 2005 bersama seorang kamerawan Metro TV.
Sebagai seorang politisi, Meutya berperan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan memperjuangkan isu-isu gender.
5. Rini Widyantini
Rini terpilih sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggantikan Abdullah Azwar Anas. Rini merupakan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditarik untuk dilantik menjadi Menteri PANRB.
Rini memulai karier di Kementerian PANRB sebagai analis kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada 2 Juli 1997.
Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2000, Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001, dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.
Pada 2008 ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di Kementerian PANRB, kemudian pada tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan pada 2010.
Kariernya terus menanjak, hingga pada 2011 sebagai Asisten Menteri PANRB Bidang Hukum, Deputi Bidang Kelembagaan pada 2012 dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022 di bawah kepemimpinan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
