Jakarta (Antara Babel) - Saksi ahli yang diajukan Gubernur Sultra Nur Alam yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak pernah diatur di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penyidik dan penyelidik di KPK mesti berasal dari kepolisian dan kejaksaan," kata Romli saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Selain itu, Romli juga menyatakan bahwa penyidik yang tersangkut kasus hukum sebaiknya diberhentikan posisinya sebagai penyidik.

"Kalau dipaksakan akan berdampak pada melemahnya kepercayaan publik kepada KPK dan persoalan soal kredibilitas, integritas, dan kode etik," tuturnya.

Romli juga menilai apabila penyidik yang tersangkut kasus hukum tetap dipekerjakan maka melanggar asas-asas dalam Undang-Undang KPK.

"Hal tersebut menyangkut "equality before the law" dan Pasal 5 UU KPK soal asas-asas KPK," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengajukan praperadilan pada Selasa (20/9) atas penetapan dirinya oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayahnya periode 2008-2014.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga  melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Nur Alam dalam perkara ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.

Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor : Mulki

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.