Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan kepala lembaga untuk melakukan pemadanan data tunggal sosial ekonomi yang akan digunakan sebagai rujukan kebijakan dapat rampung pada Desember mendatang.
"Presiden mengarahkan untuk dimatangkan, dimantapkan lagi, sehingga nanti akan diterbitkan data tunggal sosial ekonomi," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa
Mensos mengatakan selama ini data kesejahteraan penduduk dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga, seperti Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimiliki Bappenas, serta data serupa yang dimiliki oleh Kemenko PMK dan PT PLN.
Pemadanan data ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merekonsiliasi dan mengkonsolidasi data dari berbagai lembaga, kementerian dan pemerintah daerah. Setelah dipadankan, data tersebut akan dikembalikan oleh kementerian/lembaga.
Presiden pun meminta jajarannya untuk mematangkan data sosial tersebut sehingga pemerintah memiliki data tunggal yang dipergunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, termasuk untuk program penurunan dan pengentasan kemiskinan.
"Diharapkan Desember ini sudah selesailah. Diharapkan, paling tidak," kata Mensos.
Data tunggal ini juga akan dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi maupun bantuan sosial secara nasional dengan tepat sasaran.
Dengan begitu, pemerintah akan memiliki data tunggal yang valid, akurat, dan dapat diantisipasi dinamikanya di lapangan pada tahun 2025.
"Setiap data, kita tahu dinamis, setiap hari ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, nah, itu nanti akan dibicarakan bagaimana kita mengantisipasi dinamikanya," kata Mensos.
