Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
"Arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, di tata kelolanya harus baik, yang ketiga rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan sejak Senin (3/2) malam terkait kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer yang berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan 'gas melon' tersebut.
Karena kebijakan tersebut, masyarakat harus mendapatkan LPG 3 kg dari pangkalan, bukan dari pengecer yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
Menurut Bahlil, Presiden memberi arahan agar akses masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg tidak boleh terlalu jauh.
Di sisi lain, Bahlil menilai penataan subsidi LPG harus dilakukan, agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi.
Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan mengubah status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.
"Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan," kata Bahlil.
Pengecer yang kini berubah nama menjadi subpangkalan dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.
Melalui aplikasi tersebut, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.
"Kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita (pantau lewat) aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan?" kata Bahlil pula.
