Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah melakukan perubahan rencana pembangunan kilang minyak (refinery) dengan meningkatkan kapasitas dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari.
Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, lantaran pembangunan kilang menjadi upaya percepatan program hilirisasi.
"Yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barrel (per hari), karena kita impor sekitar 1 juta barrel per hari, tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat," kata Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3) malam.
Bahlil merinci pembangunan kilang berkapasitas 1 jut per barel tersebut dilakukan di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Maluku-Papua agar terjadi pemerataan.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barrel per hari.
Untuk sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
"Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita," kata Bahlil.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang.
Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.
"Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan," kata Rosan.
Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
