Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan "budget tagging" atau penandaan program APBN yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan di daerah itu.
"Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga dapat mengatasi penurunan pendapatan asli daerah," kata Kepala Kanwil DJPb Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah penghasil pangan melalui kebijakan fiskal yang terarah. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mengatasi penurunan PAD Triwulan I 2025 di Provinsi Kepulauan Babel yang turun hingga 30 persen.
“Dengan budget tagging ini, kami bisa mengidentifikasi masalah di lapangan, seperti infrastruktur, ketersediaan pupuk dan benih, atau pembiayaan pertanian. Intervensi APBN akan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Ia menyatakan salah satu terobosan yang dijalankan adalah peningkatan peran Bulog sebagai operator investasi pemerintah. Bulog kini bertugas menyalurkan kredit langsung ke petani untuk meningkatkan produktivitas.
“Ini langkah strategis agar petani memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan,” katanya.
Menurut dia dengan kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif dan kepemimpinan daerah yang inovatif, Bangka Belitung diharapkan tidak hanya pulih dari penurunan PAD, tetapi juga menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis sektor pangan.
“Kami yakin langkah ini akan berdampak jangka panjang, baik bagi kesejahteraan petani maupun stabilitas fiskal daerah,” demikian Edih Mulyadi.
