Pangkalpinang (ANTARA) - Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi penandatangan pakta integritas bersama, guna mencegah penambangan ilegal dan penyeludupan timah di daerah itu.
"Penandatanganan pakta integritas ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan terhadap komoditas timah di Pulau Belitung agar tidak menimbulkan kerugian negara," kata Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro di Belitung, Jumat.
Ia mengatakan untuk mendorong percepatan perbaikan tata kelola dan memastikan pengawasan timah yang lebih ketat, Kejaksaan Agung melalu Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung menginisiasi penandatanganan pakta integritas tentang 'Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Pengawasan dan Pengendalian Arus Pengiriman Mineral Timah dan Mineral Ikutannya di Lingkungan Pelabuhan dan Wilayah Perairan Lainnya di Belitung'.
Penandatangan pakta integritas dilakukan antara PT Timah Tbk, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Tanjung Pandan dan Kejaksaan Negeri Belitung yang berlangsung di Kantor Perwakilan PT Timah Tbk di Jakarta pada Kamis (26/6).
"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pengiriman timah khsususnya dari Pulau Belitung untuk mengurangi kebocoran pendapatan negara, dan mendukung industri timah yang berkelanjutan," katanya.
Ia menyatakan kejaksaan menginisiasi penandatangan pakta integritas ini, karena maraknya pengiriman timah yang tidak berdasarkan surat-surat dan dokumen yang lengkap.
"Kami melibatkan PT Timah sebagai pemegang IUP di Belitung, sehingga kami menginisiasi untuk mulai menertibkan. Sangat disayangkan apabila banyak pendapatan negara harusnya kembali ke negara dan masyarakat tidak kembali lagi kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan Kejagung terus bergerak memperbaiki tata kelola timah pasca perkara tindak pidana korupsi yang melanda PT Timah, sehingga Kejaksaan Negeri Belitung mendapatkan dukungan penuh dalam upaya perbaikan tata kelola yang juga dilakukan PT Timah.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim intelijen maritim Kejaksaan Agung ditemukan aktivitas pengiriman timah dari Pulau Belitung yang dinilai merugikan negara.
"Saat kami melakukan investigasi melalui tim intelijen maritim didapatkan data bahwa beberapa kali pengiriman di Januari yang marak pada Sabtu dan Minggu bisa sampai dua hingga tiga kali. Kami mencatatkan manifest berasama KSOP dan Dishub untuk menganalisa dan mengumpulkan data untuk melaporkan ke tim. Kami mempunyai data dari manifest dari masing-masing pelabuhan," ujarnya.
Menurut Bagus, dalam melaksanakan tugas untuk memperbaiki tata kelola PT Timah, pihaknya memegang teguh integritas. Ia berharap, hal ini juga menjadi landasan bersama untuk menjaga sumber daya alam timah agar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan masyarakat.
Dirinya juga berpesan agar PT Timah bersama karyawannya juga bisa menjaga integritas dalam mengelola sumber daya alam timah.
"Kekayaan alam yang melimpah akan menggoda setiap orang untuk mencicipi menikmati manisnya kekayaan. Tapi kembali lagi saat kita berintegritas, bersyukur atas yang kita miliki. Karena integritas memegang segala bentuk konsekuensi baik yang baik dan buruk. Apa yang kita miliki tidak semua orang mempunyai kesempatan merasakan manisnya apa yang dirasakan apa yang dimiliki teman-teman di PT Timah jadi jangan dikhianati, tapi dirawat dan dipelihara agar itu bisa dirasakan anak cucu," pesannya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Pandan, Bambang Chandra mengatakan, pihaknya siap mendukung untuk melakukan pengawasan terhadap mobilitas komoditas timah di Pulau Belitung.
"Kita berharap dengan adanya pakta integritas ini akan ada perbaikan tata kelola timah khususnya untuk pengiriman timah lebih baik lagi dan kita bisa bersinergi dengan APH untuk pengawasan dan kedepannya bisa lebih baik lagi," ucapnya.
Senada, Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Hendri Suzanto mengatakan, Dinas Perhubungan Belitung dan Pelindo memiliki dua pelabuhan tempat pengiriman barang yakni di Pelabuhan Tanjung Batu dan Tanjung Ru sehingga pihaknya juga akan mendukung peningkatan pengawasan.
"Kita menjunjung tinggi azas legalitas, sesuai amanat UUD 1945 bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan orang perorangan. PT Timah ini merupakan perusahaan negara yang sudah selayaknya memiliki integritas dan kewenangan penuh mengelola hasil alam. Dengan tertibnya pendapatan PT Timah akan berdampak positif bagi masyarakat. Semakin banyak pendapatan PT Timah peningkatan taraf hidup masyarakat semakin baik," katanya.
Ia berharap, perbaikan tata kelola timah yang dilakukan ini harus dilandasi dengan integritas sehingga bisa memberikan solusi dan manfaat yang baik bagi semua pihak.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro mengapresiasi dukungan semua pihak yang telah membantu dalam tujuan perbaikan tata kelola timah. Penandatanganan pakta Integritas ini kata dia merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan sektor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan timah.
"Kolaborasi antara PT TIMAH Tbk dengan Kejaksaan Negeri Belitung, KSOP Tanjung Pandan, Dinas Perhubungan, dan PT Pelindo merupakan bentuk nyata integritas dan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem logistik dan pengiriman mineral timah yang lebih tertib, efisien, akuntabel, transparan serta bebas dari praktik yang merugikan negara," ucapnya.
Ia menyebutkan, PT Timah sebagai BUMN yang bergerak di sektor strategis memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam menciptakan nilai bagi perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga dalam memberikan kontribusi optimal kepada negara dan daerah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dikelola.
"Kami percaya bahwa sinergi yang dibangun hari ini akan memberikan dampak positif tidak hanya dalam hal peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dalam mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan, legal, dan berpihak pada kepentingan rakyat," tutupnya.
