Bangka Tengah gandeng TEA perkuat diseminasi data teknokratik

Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggandeng dan menjalin kerja sama dengan Traction Energy Asia (TEA) dan PT Mitra Pembangunan Lestari untuk memperkuat diseminasi data teknokratik.

"Diseminasi data teknokratik ini akan berdampak terhadap penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan lestari dan berkelanjutan," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Sekretariat Pemkab Bangka Tengah M Anas Ma’ruf di Koba, Jumat.

Diseminasi data teknokratik adalah proses penyebarluasan informasi atau data yang bersifat teknis dan berbasis keilmuan (teknokratik) kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pemerintah, akademisi, lembaga riset, atau pemangku kebijakan lainnya.

Anas mengatakan TEA adalah lembaga independen yang memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung kebijakan pendukung perubahan iklim, kebijakan energi berkelanjutan, perubahan penggunaan lahan, perlindungan hutan, pertanian berkelanjutan dan hukum.

Bangka Tengah menjadi salah satu dari lima kabupaten di Indonesia yang mendapat fasilitas dari TEA dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan lestari.

"Kita mengapresiasi TEA yang memfasilitasi dan ini akan sejalan dengan visi misi Bangka Tengah, terutama dalam hal mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Anas.

Pihaknya merasa termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan terutama yang berbasis pendekatan berkelanjutan.

Anas mengatakan, secara teknokratik, kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah konsep pembangunan daerah yang memuat isu dan permasalahan lingkungan sebagai isu strategis yang dihadapi daerah.

“Tujuan dan sasarannya adalah untuk menjaga kualitas daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Diseminasi data teknokratik yang ada ini harapannya bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam rencana aksi daerah oleh seluruh OPD terkait,” ujarnya.