Jakarta (ANTARA) - Ironis dan menyakitkan. Rasa-rasanya dua kata itu pas untuk menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ratusan ribu penerima dana bantuan sosial (bansos) diduga menggunakan uang bantuan tersebut untuk berjudi.
PPATK, dalam laporannya menyebutkan bahwa dari 28,4 juta penerima bansos, sebanyak 571.410 orang terindikasi menggunakan dana bansos itu untuk judi online (judol), dengan total transaksi mencapai Rp957 miliar dari sekitar 7,5 juta transaksi.
Menyakitkan, karena uang negara --hasil kerja keras jutaan rakyat Indonesia-- yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, justru mengalir ke “layar” judi untuk menggerakkan mesin penghancur moral dan ekonomi itu.
Koordinator Tim Humas PPATK MNatsir menegaskan bahwa praktik ini merupakan penyalahgunaan skema bantuan negara untuk aktivitas ilegal yang jelas-jelas merugikan publik.
Reaksi publik pun bermunculan. Parlemen turut mendesak pihak-pihak terkait agar mengambil tindakan tegas, sehingga distribusi bansos lebih tepat sasaran.
"Jika benar mereka terlibat dalam praktik judi online, maka bansos yang mereka terima harus segera dihentikan. Negara tidak boleh membiayai gaya hidup yang merusak," kata anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq.
Meskipun demikian, ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat, sebelum menjatuhkan sanksi atau mencabut hak warga atas bantuan sosial jika terbukti terlibat judi online.
Ini penting, karena salah satu temuan lain PPATK adalah adanya ketidaksesuaian antara nama pemilik rekening dan NIK penerima bansos, yang mengindikasikan potensi manipulasi data atau pemalsuan identitas.
Indikasi penggunaan bansos untuk judi online ini menjadi tamparan keras bagi akal sehat dan nurani kita. Bantuan yang diperoleh karena kondisi ekonomi yang lemah, justru dibelanjakan pada sesuatu yang memperparah kemiskinan itu sendiri.
Dalam banyak kasus, orang berjudi bukan semata karena tamak, tetapi karena terhimpit keadaan, meski ini tidak bisa menjadi pembenaran.
Ketika seseorang berada di bawah tekanan ekonomi, judi online tampil menjadi seperti "iblis berkedok malaikat", menggoda dengan menawarkan solusi instan. Hanya dengan modal minim dan akses mudah lewat telepon pintar bisa mendapatkan "cuan besar" dalam waktu singkat. Judi menjadi jalan pintas, berharap keberuntungan bisa menggantikan kerja keras.
Padahal, sebagaimana telah ribuan kali terbukti, judi justru kerap membuat mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Mereka terjebak dalam hutang, mengalami depresi, bahkan menghadapi kehancuran keluarga.
Solusi dari persoalan ini tentu tidak sederhana. Negara harus hadir lebih tegas memberantas praktik judi online, dari level pelaku hingga bandar. Di sisi lain, bansos sebagai jaring pengaman sosial perlu dikawal agar tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan.
Mental miskin
Ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial harus diakui memang masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain dana di rekening yang terindikasi mengalir ke situs judi online, PPATK juga menemukan rekening penerima bansos dengan saldo jutaan rupiah, yang menurut PPATK tidak layak menerima bantuan karena tidak tergolong miskin.
Lembaga itu juga menemukan sejumlah rekening dorman (tidak aktif) serta ketidaksesuaian data identitas pemilik rekening dengan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam verifikasi dan pembaruan data penerima bansos yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Salah satu langkah konkrit untuk masalah ini adalah dengan memastikan bahwa data acuan penyaluran bansos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. Penyaluran dana bantuan ini tidak lagi menggunakan data alternatif, selain DTSEN, untuk mencegah ketidaktepatan sasaran.
Pemerintah juga perlu memberi alternatif produktif dengan menciptakan program pemberdayaan ekonomi dan komunitas serta tanpa lelah mengedukasi masyarakat soal literasi finansial.
Tentu saja, pemerintah tidak ingin masyarakat terus bergantung pada bantuan sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu terus didorong dan diberdayakan agar segera “lulus” dan mandiri, sehingga bisa dikeluarkan dari data penerima bantuan sosial.
Semakin banyak keluarga penerima manfaat yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan.
Selebihnya, kembali pada kesadaran individu dan kekuatan komunitas. Karena sebagus apapun program bantuan sosial dirancang, jalannya tidak akan bisa efektif jika si penerima memiliki mental miskin.
Tentang mental miskin (poverty mindset) ini sudah dikaji dalam berbagai studi psikologi, ekonomi maupun sosiologi. Mereka yang bermental miskin akan selalu merasa kurang, meski sudah menerima rezeki atau bantuan, ingin mendapatkan sesuatu tanpa melalui proses kerja keras, pesimis, tergantung pada bantuan, meskipun sebenarnya mampu mandiri, serta sibuk terlihat kaya –alih-alih berusaha menjadi benar-benar kaya-- dengan membeli barang atas nama gengsi.
Kalau sudah demikian, tidak heran jika dana bansos mengalir ke individu yang sebenarnya mampu secara ekonomi atau yang seharusnya sudah keluar dari daftar penerima karena "masih merasa miskin".
Atau, bansos justru menjadi jembatan menuju ketidakmandirian dan malahan dijadikan sandaran permanen bagi mereka yang enggan berusaha.
Pendidikan moral dan literasi keuangan memang harus ditanamkan sejak dini. Kita butuh ruang-ruang diskusi di keluarga, sekolah, bahkan di warung kopi, yang membicarakan nilai dan martabat, bukan sekadar cuan dan gaya. Literasi ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat "sembuh" dari mental miskin, kemudian masuk ke mental berkelimpahan.
Satu hal yang musti kita ingat, bahwa kemiskinan materi bisa diatasi dengan kerja keras dan solidaritas serta bansos sebagai jaring pengaman. Namun tak akan ada jaring pengaman yang cukup kuat membantu jika mental miskin masih bercokol dalam paradigma masyarakat.
