Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi 100 persen Program X-STAR yang digelar secara daring oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di ruang rapat Sekda pada Jumat (18/7).
Rakor ini diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung penuh digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi melalui aplikasi X-STAR.
"Kota Pangkalpinang saat ini termasuk dalam tiga besar nasional dari 50 kabupaten/kota yang telah berhasil mengimplementasikan sistem X-STAR secara penuh," kata Juhaini.
Ia menjelaskan bahwa hingga 1 Juli 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi jenis solar melalui aplikasi ini telah mencapai 180 ton.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras perangkat daerah terkait, khususnya DKP Kota Pangkalpinang, yang sejak 2024 telah mulai menerapkan sistem tersebut secara bertahap hingga 100% di tahun 2025," katanya.
Sementara itu, Kepala DKP Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas. Hal ini dikarenakan Pangkalpinang merupakan kota nodal, di mana banyak aktivitas kapal dari luar daerah yang berlabuh dan memanfaatkan fasilitas BBM bersubsidi di kota ini.
"Dari kuota yang tersedia sebanyak 300 kiloliter (KL) per bulan, kebutuhan riil sering kali melebihi angka tersebut, sehingga diperlukan tambahan sekitar 50 hingga 80 ton per bulan," katanya.
Sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan penyelewengan, DKP juga telah menerapkan pakta integritas yang ditandatangani oleh setiap nelayan dan pengurus kelompok nelayan. Dalam pakta tersebut, mereka menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab secara hukum jika terbukti menyalahgunakan distribusi BBM subsidi.
David juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Satpolairud untuk memperkuat pengawasan, mengingat struktur organisasi DKP Kota Pangkalpinang yang masih bertipe C dan belum memiliki bidang khusus pengawasan.
"Langkah ini diambil guna meminimalkan potensi pelanggaran, seperti praktik penjualan solar subsidi di tengah laut oleh oknum tidak bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, David mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kota Pangkalpinang yang dibekukan karena pelanggaran. Satu SPBN dibekukan akibat Operasi Tangkap Tangan (OTT), sementara yang lainnya dibekukan selama dua bulan. Bahkan, satu SPBN telah dicabut izin operasionalnya secara permanen dan dialihkan kepada pengelola baru.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh proses penerbitan rekomendasi BBM kini telah terintegrasi penuh melalui sistem X-STAR, di mana keterlibatan lintas instansi seperti KSOP, Syahbandar, PSDKP, PTSP, dan DKP menjadi syarat wajib.
"Apabila salah satu tahapan tidak dilengkapi, maka barcode pada surat rekomendasi tidak akan diterbitkan," katanya.
Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, Kota Pangkalpinang telah menerima BPH Migas Award 2024 sebagai kota pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil menerapkan aplikasi X-STAR secara menyeluruh sejak November tahun lalu.
Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berkomitmen untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta mendukung produktivitas nelayan dan sektor kelautan secara berkelanjutan.
