Manggar (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beliadi berencana berkoordinasi dengan Gubernur Babel Hidayat Arsani serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Badan Pengelola (BP) Geopark Belitung yang tak memiliki anggaran operasional alias anggaran Rp0.
“Aku pikir selama ini BP Geopark punya anggaran tapi dak kerja, tapi ternyata ini malah para volunteer patungan untuk suksesi berbagai hal di BP Geopark, termasuk iuran keanggotaan,” ungkap Beliadi saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola (BP) Geopark Belitung pada Jumat (18/7).
Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas keresahannya terhadap pemberian Yellow Card (kartu kuning) oleh tim penilai UNESCO Global Geopark kepada Geopark Belitung beberapa waktu lalu.
Namun, dalam kunjungan tersebut, Beliadi justru dikejutkan dengan fakta bahwa BP Geopark Belitung sama sekali tidak memiliki anggaran operasional. Beliadi mengaku prihatin dengan kondisi ini, mengingat Geopark Belitung merupakan aset penting bagi provinsi yang telah diakui UNESCO.
Menurutnya, ketiadaan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat BP Geopark Belitung untuk maju pesat. Dirinya mencontohkan apabila tidak ada anggaran BP Geopark tidak bisa mendatangkan ahli (profesional) dan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Geopark di belahan dunia lainnya.
“Kalau tidak ada dana seperti yang disampaikan dalam rapat tadi, tidak bisa mendatangkan ahli untuk bergabung dalam tim, karena ahli namanya profesional harus dibayar profesional, belum lagi soal partisipasi yang juga menjadi catatan dari Tim penilai UGGp, gimana mereka (BP) mau berangkat ke Langkawai, (Malaysia) kalau ke Kebumen saja gak ada anggarannya,” tambahnya.
Berdasarkan sejumlah informasi dan masukan yang disampaikan oleh BP Geopark Belitung, Beliadi berencana akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan akan mengajak sejumlah OPD terkait, seperti Bappeda, ESDM dan Dinas Parkebpora Babel untuk duduk bersama membahas tentang BP Geopark Belitung.
“Tadi berdasarkan informasi terkait Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2020, dan peraturan dari kemendagri nanti kita akan coba usahakan untuk mendorong adanya anggaran untuk BP Geopark melalui APBD Perubahan, tapi nanti teknisnya masih harus dibahas dengan OPD dan saya akan bertemu pak Gubernur terlebih dahulu“. Jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua BP Geopark Belitung, MZ Hendra Caya melalui sambungan zoom juga menyampaikan sejumlah informasi terkait hal-hal yang sudah dilakukan dalam menyikapi saran dan masukan dari UGGp supaya Geopark Belitung kembali dapat meraih Green Card pada waktu penilaian mendatang.
“Poin-poin dari pak Beliadi, salah satunya yang terkendala adalah terkait partisipasi dimana kami diminta untuk berpartisipasi ke Langkawi, ke Kebumen, dan derah serta negara lainnya, sedangkan anggarannya nol rupiah, terkait poin lainnya kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Brin serta sejumlah profesional lainnya” Ungkap MZ Hendra Caya melalui sambungan video coference.
Dalam forum yang sama MZ Hendra Caya mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan kehadiran Beliadi di BP Geopark Belitung.
Dirinya berharap semoga BP Geopark mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi khususnya dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Terimakasih kepada Pak Beliadi atas kehadirannya, mohon maaf juga belum bisa hadir langsung dan semoga BP ini mendapatkan support yang lebih baik lagi dari Pemrov Babel melalui kehadiran Pak Beliadi di sini,” Tutup Hendra yang sedang berada di Turki dalam persiapan rencana studi doktoralnya.
