Manggar, Belitung Timur (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Me Hoa, dan Anggota Komisi IV lainnya menggelar audiensi dengan seluruh kepala SMK swasta di Belitung dan Belitung Timur terkait keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Awal Maret 2025.
Beliadi mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS sebagai bentuk keteledoran dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung.
“Ini adalah pekerjaan rutin yang dilakukan setiap tahun. Seharusnya tidak boleh terjadi masalah seperti ini. Ini bukan hanya human error, saya menduga uangnya sudah dipakai dulu untuk keperluan pribadi. Hal ini harus diselidiki,” ujar Beliadi dalam pertemuan yang dilaksanakan di SMK Mitra Nusa Bakti Manggar, Jumat (11/4).
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung untuk segera ditindaklanjuti terkait hal ini.
Sementara itu, Kepala SMK Mitra Nusa Bakti, Rizal bilang gaji mereka untuk bulan Januari dan Februari telah dibayarkan dengan lancar. Namun sejak Maret, dana BOS belum cair, mengakibatkan gaji guru tersendat dan kegiatan operasional sekolah terganggu.
“Kami bahkan harus mencari uang talangan agar ujian kompetensi keahlian siswa bisa tetap berjalan. Kami berharap melalui audiensi ini, dana BOS bisa segera dicairkan demi kepentingan siswa dan kelangsungan operasional sekolah,” ujar Rizal.
Keterlambatan ini mengakibatkan para guru di SMK swasta belum menerima gaji selama lebih dari satu bulan. Kondisi ini juga berdampak pada operasional sekolah, termasuk penyelenggaraan ujian kompetensi siswa.
Hingga saat ini, para guru dan kepala sekolah berharap ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah provinsi agar krisis ini tidak berlarut-larut.
