Pangkalpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengevaluasi daya tampung siswa-siswi di sekolah, guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar anak didik di sekolah.
“Hari ini kita melakukan pengawasan di SMPN 1 Pangkalpinang dan ditemukan daya tampung kelas mencapai 45 orang siswa per rombongan belajar," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel Shulby Yozar Ariadhy di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan pengawasan ini dilakukan guna mengevaluasi efektivitas kegiatan balajar mengajar (KBM) terhadap kapasitas daya tampung rombongan belajar (rombel) yang telah ditentukan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
"Penting bagi kita melihat secara langsung efektivitas KBM pada setiap kelas, guna mengantisipasi dampak pengaturan daya tampung maksimal seperti ini terhadap mutu layanan pendidikan yang diterima siswa," ujarnya.
Ia menyatakan dalam pengawasan ini, Ombudsman Babel menemukan fakta di lapangan bahwa kapasitas daya tampung 45 siswa per rombel ini membuat guru kesulitan untuk menjangkau siswa secara optimal, konsentrasi siswa terganggu karena suasana kelas yang padat dan berisik, serta interaksi guru-siswa menjadi tidak efektif.
Fakta ini, tidak diimbangi dengan keharusan penyediaan standar pendidikan minimal (SPM) pada setiap satuan pendidikan yang berujung pada padatnya rombel dan terganggunya kualitas belajar.
”Kami mendengar secara langsung keluhan siswa dan masukan dari guru-guru berkenaan dengan optimalisasi KBM di kelas sehingga ke depannya, pengaturan rasio siswa per kelas harus menjadi atensi agar proses pembelajaran tetap optimal," katanya.
Ia berharap ke depannya hasil pengawasan ini menjadi perhatian untuk semua dan pihak terkait, khususnya dinas pendidikan untuk mengatur dan mengevaluasi agar kualitas pembelajaran tidak dikorbankan.
“Kami berharap SPMB dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita menginginkan pelayanan pendidikan yang semakin baik setiap tahunnya, dengan cara merespons isu dan melakukan perbaikan terhadap fakta yang terjadi di lapangan," katanya.
