Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum RI menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang berlangsung selama 3 hari mulai Selasa, 29 Juli 2025 hingga Kamis, 31 Juli 2025 di BPSDM Hukum. Rapat ini menjadi momentum bagi Kementerian Hukum untuk mengevaluasi capaian kinerja serta merumuskan strategi percepatan di tahun 2025.
Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Hukum RI Tahun 2025, Rabu (30/07), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung beserta jajaran mulai terlibat aktif dalam diskusi komisi yang terbagi ke dalam tiga bidang pembahasan utama.
Adapun seluruh peserta Rakor di kelompokan kedalam 3 komisi pembahasan Rencana Aksi Percepatan Kinerja semester II Tahun 2025 diantaranya :
• Komisi I (A dan B): Pembahasan Dukungan Manajemen yakni Perencanaan, Barang Milik Negara (BMN), dan Keuangan serta Sumber Daya Manusia (SDM), Hukum dan Kerja Sama (Hukerma), Umum, dan Pusdatin
• Komisi 2 (A dan B): Pembahasan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
• Komisi 3 (A dan B): Pembahasan Pelayanan Hukum (Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual)
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menjadi Ketua Komisi 2(A) bidang Peraturan Perundang-Undangan. Ia menyampaikan isu-isu yang dibahas antara lain produk hukum daerah, pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi Sumber Daya Manusia (SDM).
"Pembahasan Komisi Peraturan Perundang-Undangan merupakan ajang bagi setiap Kantor Wilayah untuk segera berusaha mencapai Target Kerja Kemenkum di tahun 2025." ujar Johan dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (31/7).
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo berada di Komisi 3(B) bidang Pelayanan Hukum (KI) membahas isu strategis terkait peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual, dan penyelesaian pelanggaran Kekayaan Intelektual.
Sedangkan Kepala Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh berada di Komisi 2(B) bidang Pembinaan Hukum membahas isu-isu terkait pengelolaan JDIHN, layanan bantuan hukum, dan hal yang terkait pembinaan hukum.
Selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A Triandini oscar berada di Komisi 1 (A) bidang Dukungan Manajemen. Isu yang dibahas antara lain perencenaaan kinerja, reformasi birokrasi, tata kelola dan BMN.
Kanwil Kemenkum Babel terus berkomitmen atas segala kebijakan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil konkret berupa rencana aksi percepatan semester kedua dapat segera dituangkan dalam laporan dan rekomendasi akhir Rakor.
