Gubernur Babel ingin satgas timah rangkul masyarakat

Belitung (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menginginkan agar satgas PT. timah dapat merangkul masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.
‎
‎"Saya menginginkan agar satgas PT. Timah itu dapat merangkul masyarakat," katanya di Tanjungpandan, Rabu.
‎
‎Menurut dia, satgas yang dimaksudkan inilah adalah satgas PT. Timah yang dibentuk untuk menindak aksi penyelundupan timah yang marak terjadi saat ini, bukan satgas timah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
‎
‎"Jadi PT. Timah memiliki wilayah IUP dan sekarang dijaga oleh tim satgas agar tidak terjadi aktivitas penambangan liar atau penyelundupan," ujarnya.
‎
‎Dirinya telah meminta agar satgas tersebut dapat merangkul masyarakat khususnya masyarakat penambang, apabila ada masyarakat yang bekerja menambang di kavlingnya mohon jangan ditangkap.
‎
‎"Kami harapkan dapat dibina dan barangnya (bijih timah) diberikan ke PT. Timah dan penambang ini diberikan mitra untuk bekerja secara legal," katanya.
‎
‎Hidayat Arsani juga meminta jangan sampai barang bukti bijih timah tersebut diamankan kemudian penambang itu ditangkap dan diserahkan ke kepolisian untuk dijadikan tersangka.
‎
‎"Jadi jangan seperti itu kami harap bisa merangkul masyarakat," ujarnya.
‎
‎Dia menambahkan, ke depannya nanti Bangka Belitung akan memiliki Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa menambang secara resmi.
‎
‎Saat ini, kata dia, WPR yang sudah disetujui oleh kementerian terdapat di Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan dengan luas mencapai 3.000 hektare dan masih menunggu peraturan daerah.
‎
‎"Kalau Bangka Barat belum mengajukan sama dengan Bangka induk belum mengajukan juga, namun untuk Tanjungpandan memang zero tambang," katanya.
‎
‎Menurutnya, saat ini masyarakat menambang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, maka dari itu satgas timah tersebut diharapkan dapat bertindak dengan hati-hati, arif, dan bijaksana.
‎
‎"Jangan sampai menyakiti rakyat, oke rakyat bekerja di situ tapi timahnya dijual ke PT. Timah bayar tunai (cash) jangan menunggu sebulan sampai dua bulan, jadi harapan saya satgas sah-sah saja tapi jangan sampai terbentur dengan masyarakat," ujarnya.