Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan dan keselamatan di lingkungan pondok pesantren serta rumah ibadah di seluruh Indonesia dan menjadikannya prioritas nasional.
Dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Selasa, Menag menyoroti banyak rumah ibadah yang dibangun di wilayah rawan longsor dan bencana lain.
"Banyak sekali mereka itu dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor. Bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor. Ada yang dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut. Kakinya sebelah di pantai dan itu sangat rawan dengan gelombang dan hanyut," katanya.
Menag juga memaparkan saat ini terdapat 42.369 pondok pesantren di Indonesia yang seluruhnya berstatus swasta. Sementara itu hanya sekitar lima persen madrasah yang berstatus negeri.
Maka dari itu, kata dia, sebagai langkah awal pihaknya menggandeng perguruan tinggi keagamaan, seperti UIN dan IAIN, yang memiliki fakultas teknik untuk membantu pemeriksaan teknis terhadap bangunan-bangunan berisiko.
Ke depan Menag Nasaruddin mengatakan pihaknya akan membuat peraturan untuk memberikan keringanan izin pembangunan bagi pesantren, agar tidak terbebani biaya administrasi yang tinggi.
"Mungkin nanti ke depan kita akan memberikan keringanan lah terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di pondok pesantren, agar masyarakat yang menyekolahkan anaknya di pesantren itu masih tetap tertolong," ujar Menag.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan di pesantren.
"Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan," ucap Menko Muhaimin Iskandar.
