Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.
"Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Yang kuartal keempat Rp16,2 (triliun), ditambah Rp30 triliun," kata Airlangga saat mengumumkan stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat.
Airlangga menjelaskan Presiden Prabowo menambah jumlah penerima BLT sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025.
Menurut dia, BLT tambahan ini bisa menjangkau lebih dari 140 juta orang, jika diasumsikan satu KPM terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak.
Airlangga merinci bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).
Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.
Untuk penyaluran BLT Kesra, Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan.
Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin (20/10) depan.
"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi, ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta," tambahnya.
Pada kesempatan sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa efisiensi atau realokasi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif, sehingga dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.
"Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun," kata Prasetyo.
