Pangkalpinang (ANTARA) - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selama ini dikenal sebagai gugusan pulau yang memesona dengan pantai berpasir putih, air laut sejernih kaca, dan bebatuan granit yang ikonik. Keindahan alam ini menjadikan Babel salah satu destinasi wisata bahari paling menarik di Indonesia.
Namun di balik pesonanya, provinsi ini tengah berada di persimpangan penting: bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Selama berpuluh tahun, timah menjadi tulang punggung ekonomi Babel. Sejak masa kolonial hingga kini, sektor pertambangan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sekaligus penopang pendapatan daerah.
Namun, di balik keuntungan ekonomi itu, tersisa jejak kerusakan lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Banyak lahan yang rusak akibat tambang yang tak direklamasi, hutan gundul, dan sungai tercemar limbah tambang. Di beberapa wilayah, lubang bekas tambang berubah menjadi danau berbahaya yang mengancam keselamatan warga.
Kesadaran akan ketergantungan berlebihan terhadap tambang kini mulai tumbuh. Masyarakat dan pemerintah daerah memahami bahwa ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam tidak bisa menjadi satu-satunya jalan. Babel harus bertransformasi menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Inilah momentum di mana provinsi ini perlu menentukan arah masa depannya, apakah tetap bergantung pada tambang, atau menapaki jalan baru menuju “ekonomi hijau”.
Upaya perbaikan sebenarnya mulai terlihat. Sejumlah inisiatif dilakukan untuk merehabilitasi lahan bekas tambang, menanam mangrove di kawasan pesisir, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Komunitas muda di Bangka dan Belitung juga menunjukkan peran nyata. Beberapa di antaranya mengubah bekas tambang menjadi destinasi wisata edukasi dan ruang terbuka hijau. Langkah-langkah ini, meski sederhana, menunjukkan kepedulian tinggi generasi muda terhadap masa depan lingkungan daerahnya.
Selain rehabilitasi lingkungan, potensi wisata bahari dan alam menjadi tumpuan baru perekonomian Babel. Pulau Belitung kini terkenal dengan keindahan pantai Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, hingga Pulau Lengkuas yang mendunia sejak film Laskar Pelangi. Sektor pariwisata yang mengandalkan kelestarian alam membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan.
Namun, perjalanan menuju “Babel Hijau” tentu tidak mudah. Penambangan ilegal masih terjadi di darat maupun laut, sementara kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah. Biaya tinggi reklamasi tambang dan lemahnya pengawasan turut menjadi hambatan besar.
Di titik ini, peran generasi muda dan mahasiswa menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya agen perubahan, tetapi juga motor penggerak gerakan lingkungan di daerah. Berbagai komunitas seperti gerakan bersih pantai, kampanye tolak tambang laut, hingga edukasi lingkungan di sekolah terus tumbuh di berbagai daerah di Babel. Kekuatan moral dan semangat kolaboratif anak muda menjadi modal sosial yang berharga untuk perubahan nyata.
Pemerintah daerah juga dituntut berani mengambil kebijakan visioner. Regulasi lingkungan perlu diperkuat, izin tambang diperketat, dan insentif diberikan kepada perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Di sisi lain, investasi hijau di bidang energi terbarukan, ekowisata, dan pertanian berkelanjutan harus terus didorong sebagai arah baru ekonomi daerah.
Menjaga alam bukan hanya soal idealisme, tetapi juga soal keberlanjutan hidup. Jika alam rusak, masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya. Sebaliknya, bila alam dijaga, manfaatnya akan dirasakan lintas generasi.
Bangka Belitung memiliki semua modal untuk menjadi provinsi hijau di Indonesia, keindahan alam, masyarakat yang terbuka, serta semangat muda yang kuat. Kini pilihan ada di tangan kita bersama: terus menggali tambang hingga alam habis, atau menapaki jalan hijau menuju masa depan yang lebih lestari dan berkelanjutan.
*) Penulis adalah Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik
