Pemkab Bangka Barat bersama PGRI bahas pendidikan dan kesejahteraan guru

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pertemuan bersama sejumlah pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia kabupaten setempat membahas berbagai permasalahan terkait pendidikan dan kesejahteraan guru.

"Pertemuan dengan Wakil Bupati Yus Derahman ini merupakan kesempatan kami untuk menyampaikan beberapa aspirasi para guru di Kabupaten Bangka Barat," kata Ketua PGRI Kabupaten Bangka Barat Budi Wahana di Mentok, Minggu.

Ia mengatakan pengurus PGRI Bangka Barat telah menyampaikan sejumlah aspirasi para guru, antara lain permohonan agar Bupati/Wakil Bupati memberikan rekomendasi untuk pemakaian seragam PGRI pada setiap tanggal 25 setiap bulan.

"Ini perlu kepastian hukum, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur setiap tanggal 25 seluruh guru memakai seragam PGRI," katanya.

Selain itu, PGRI juga menyampaikan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji dan penyesuaian pembayaran tambahan penghasilan pegawai guru.

"Harapan kami setelah bulan Desember 2025, tidak ada lagi penyesuaian dan kembali normal karena ini penting untuk kepastian agar bisa fokus bekerja sesuai tugas dan fungsi para guru," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan dalam proses pendidikan perlu adanya jaminan perlindungan bagi para guru agar tidak tersangkut permasalahan hukum pada saat menjalankan tugas mendidik siswa.

"Permasalahan ini sangat dirasakan para guru ketika sedang menjalankan tugas mengajar dan mendisiplinkan siswa, terkadang di situ terjadi benturan-benturan dan posisi guru selalu terpojok," katanya.

Ia berharap beberapa kejadian yang pada dasarnya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dapat dimengerti semua pihak, baik orang tua, masyarakat, kepolisian maupun pemerintah.

"Kita perlu pemahaman bersama karena pada saat kami mendisiplinkan murid tentunya sebagai bentuk menjaga amanat kami sebagai guru dalam mendidik anak bangsa," katanya.

Aspirasi terakhir yang disampaikan pengurus PGRI Bangka Barat yaitu meminta pemerintah untuk segera menetapkan para guru yang saat ini masih menyandang status PPPK paruh waktu.

Wakil Bupati Bangka Barat Yus Derahman mengapresiasi langkah pengurus PGRI Bangka Barat yang sudah menyampaikan sejumlah aspirasi untuk peningkatan pelayanan sektor pendidikan di daerah itu.

"Kami menghormati dan memahami aspirasi yang disampaikan, akan kita perhatikan semua masukan terkait kesejahteraan guru, perlindungan saat melakukan tugas, dan lainnya karena profesi ini berkaitan erat dengan upaya kita bersama menyiapkan generasi cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter," katanya.

Pemkab Bangka Barat akan menindaklanjuti beberapa masukan yang sudah disampaikan dan mengajak seluruh pihak bersama-sama menghormati dan memahami guru secara menyeluruh.