Pangkalpinang (ANTARA) - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kepulauan Bangka Belitung, Fadillah Sabri menilai persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari terakhir di Kepulauan Babel dan daerah lain perlu ditelusuri secara mendalam, karena tidak tertutup kemungkinan ada oknum dan mafia migas yang menciptakan kelangkaan BBM di masyarakat.
“Terkait kelangkaan BBM ini, saya tidak bisa mengatakan secara saklak karena saya tidak memiliki bukti otentik. Tetapi jika kelangkaannya terjadi secara masif, tentu kita bisa menduga adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini,” kata Fadillah di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan Pertamina, distribusi BBM di sejumlah wilayah memang sempat terkendala faktor cuaca. Namun menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang memanfaatkan situasi tersebut.
“Dari informasi Pertamina memang katanya karena cuaca. Bisa jadi memang begitu, tetapi bisa juga ada yang memanfaatkan kondisi ini. Dalam persoalan ekonomi, selalu saja ada pihak yang ingin mengambil keuntungan,” ujarnya.
Fadillah menjelaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Pola ini menurutnya harus dicermati, apalagi terjadi di daerah yang tidak bergantung pada distribusi laut.
“Saya pikir tadinya kelangkaan hanya di Bangka Belitung, tetapi ternyata juga di daerah lain. Kalau di daerah kepulauan seperti Babel, wajar jika cuaca memengaruhi distribusi. Tetapi jika terjadi di wilayah daratan yang tidak melewati laut, tentu logikanya harus dipertanyakan,” katanya.
Ia mencontohkan wilayah Sumatera yang memiliki kilang minyak dan jalur distribusi darat, tetapi tetap mengalami kelangkaan. Kondisi ini membuka ruang untuk menduga adanya praktik-praktik tidak sehat dalam distribusi energi.
Terkait kemungkinan keterlibatan mafia migas, Fadillah menegaskan bahwa dugaan tersebut tetap harus dibuktikan secara hukum.
“Setiap orang yang pernah memegang kekuasaan atau kewenangan besar pasti akan berusaha mempertahankannya. Bisa saja kita menduga ada mafia, tetapi sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Itu harus dibuktikan,” ujarnya.
Menurut dia, kejahatan ekonomi pada umumnya dilakukan secara sistematis dan ditutupi oleh pelakunya. Karena itu, ia berharap aparat keamanan serta pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat menuntaskan persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
“Masyarakat tidak pernah memikirkan detail apakah ada mafia atau tidak. Yang penting kebutuhan dasar mereka tidak terganggu. Kalau memang ada permainan, aparat harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya,” kata Fadillah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan serupa berulang setiap tahun.
“Kalau setiap tahun masalah seperti ini terus terjadi, lalu selama ini apa yang dikerjakan? Di mana kehadiran negara dan penegak hukum?” ujarnya.
Fadillah menambahkan bahwa praktik mafia bukan hanya mungkin terjadi pada komoditas strategis seperti BBM, tetapi juga pada barang-barang nonstrategis, sehingga diperlukan pengawasan ketat.
“Barang haram seperti narkoba saja ada mafianya, apalagi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun terkait kelangkaan BBM ini, kita hanya bisa menduga, belum bisa menyatakan secara pasti,” katanya menegaskan.
