Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di Facebook menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara demi menyewa hacker guna membobol data anggaran DPR.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“pak purbaya: saya minta izin ke seluruh rakyat indonesia
boleh tidak? sedikit uang rakyat saya pakai untuk bayar hacker?? buat bobol data anggaran kita di DPR???
kalo tidak di izinkan, saya ga jadi sewa hacker terbaik di dunia.?”
Namun, benarkah Purbaya sewa hacker untuk bongkar data anggaran DPR?
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Menkeu Purbaya meminta izin rakyat untuk menyewa hacker dan membobol anggaran DPR.
Faktanya, Purbaya hanya memanggil peretas dalam negeri untuk mengetes keamanan sistem Coretax, bukan untuk menyerang atau membocorkan data lembaga negara.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya, dilansir dari ANTARA.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan Coretax tidak menggunakan anggaran tambahan APBN, selain gaji staf IT yang sifatnya pengeluaran rutin.
Melibatkan hacker lokal dilakukan untuk memastikan keamanan Coretax setelah insiden kebocoran data, dan hasilnya keamanan sistem meningkat signifikan.
Tidak ada hubungan sama sekali dengan pembobolan data DPR atau rencana menyewa hacker untuk tujuan ilegal.
