Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.
Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). "Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.
Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.
"Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.
Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
"Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya," kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.
