Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai menyiapkan anggaran untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari tahapan pembangunan Program Sekolah Rakyat yang direncanakan pada 2026.
Bupati Bangka Tengah Algafry di Koba, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat pada Desember 2025, daerahnya telah masuk ke tahap lanjutan dalam pelaksanaan program tersebut yakni penyusunan dokumen AMDAL.
“Pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026 diwajibkan menggunakan AMDAL, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan anggaran melalui APBD untuk penyusunan dokumen tersebut,” kata Algafry.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
Meski demikian, Algafry menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima pernyataan tertulis maupun dokumen resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bangka Tengah.
“Namun sampai sekarang belum ada pernyataan tertulis atau dokumen resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bangka Tengah,” ujarnya.
Kendati demikian, Pemerintah Daerah itu tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap tahapan yang menjadi kewenangan daerah sembari menunggu kepastian dan arahan resmi dari Pemerintah Pusat terkait kelanjutan program tersebut.
"Kita tetap berkomitmen merealisasikan program Sekolah Rakyat, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM)," ujarnya.
Pewarta: AhmadiEditor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026