Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kejaksaan Negeri setempat memperkuat sinergi dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum dan penerapan KUHP dan KUHAP.
Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Selasa, mengatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten setempat untuk membahas upaya penegakan hukum.
Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kejari Bangka Barat dan dihadiri Sekretaris DPRD, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, seluruh Kapolsek di Bangka Barat bersama perwakilan instansi terkait ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan sinergi antaraparat penegak hukum.
"Kita ingin menyamakan persepsi dan mempersiapkan penerapan KUHP dan KUHAP agar berjalan optimal, efektif, dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Bangka Barat," kata Markus.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian regulasi hukum pidana nasional.
"Kita menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan rapat pola koordinasi penerapan Undang-Undang KUHP dan KUHAP sebagai langkah strategis dalam membangun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan," katanya.
Menurut dia, salah satu hal penting yang perlu dipahami bersama adalah penyesuaian sanksi pidana dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat agar selaras dengan ketentuan KUHP baru, khususnya terkait jenis dan batasan sanksi pidana.
"Dengan adanya penyesuaian tersebut, kita ingin memberikan jaminan kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta perlindungan hak-hak masyarakat," katanya.
Pemkab Bangka Barat perkuat sinergi penegakan hukum
Selasa, 20 Januari 2026 22:19 WIB
