Kemenkum Babel tindaklanjuti transfer knowledge JDIHN

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti hasil sosialisasi transfer knowledge pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di daerah itu.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi ini untuk penguatan kapasitas pembinaan JDIHN," kata Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Johan Manurung usai mengikuti Sosialisasi Transfer Knowledge Pembinaan JDIHN di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi transfer knowledge pembinaan anggoita JDIHN di wilayah secara hybrid ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran Kantor Wilayah dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan JDIH di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

"Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum," katanya.

Menurut dia melalui kegiatan sosialisasi dan transfer knowledge ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel tentunya semakin memahami arah kebijakan dan indikator penilaian JDIHN yang terbaru.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan peran pembinaan, memperkuat koordinasi dengan anggota JDIHN di daerah, serta mendorong pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap engan terlaksananya kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan JDIHN di wilayah, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem dokumentasi dan informasi hukum nasional yang andal, modern, dan berkelanjutan.

Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas aparatur di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

"Pembinaan JDIHN di wilayah menjadi faktor kunci dalam memastikan keterpaduan sistem hukum nasional yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh public," katanya.