Jakarta (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo menginginkan adanya upaya
percepatan pembangunan di desa-desa dengan mengoptimalkan dan
mengefektifkan pemanfaatan dana desa.
Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas
bertema percepatan pembangunan desa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
"Sejak tahun 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa.
Pada tahun 2015, dialokasikan Rp20,76 triliun, ditingkatkan lagi menjadi
Rp46,98 triliun pada 2016. Dan pada 2017 ini, Pemerintah menyalurkan
dana desa sebesar Rp60 triliun," kata Presiden.
Terkait dengan penyaluran, Presiden sendiri mendapatkan laporan
bahwa pada anggaran 2016, masih ada 4 kabupaten/kota yang dana desanya
tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena
keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
"Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini,
saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa,"
katanya.
Oleh karena itu ia kemudian berpesan agar penyaluran dan pemanfaatan
dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat
bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di
pedesaan.
Terkait dengan pemanfaatan dana desa, ia menekankan agar dana desa
lebih banyak dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan
produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan di desa.
"Dari data yang saya terima, pemanfaatan dana desa lebih banyak
difokuskan atau kira-kira sebanyak 29 persen untuk memperbaiki
infrastruktur yang mendukung bergeraknya perekonomian desa seperti jalan
desa, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, sumur, embung, dan
saluran irigasi," katanya.
Tahap berikutnya, Presiden ingin agar alokasi dana desa digunakan
lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama
untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri UMKM di desa.
Selain itu, ia menegaskan dana desa juga harus terus didorong agar
partisipasi warga untuk ikut terlibat dalam peningkatan kualitas hidup
warga desa sekaligus agar bisa ikut mengawasi penggunaan dana desa agar
tepat sasaran.
"Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa
parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari
hulu sampai hilir," katanya.
Pada 2017, Presiden mengatakan akan lebih fokus untuk mengatasi
persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan
antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa
dengan kota.
Menurut dia, ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk
segera diatasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya
urbanisasi dari tahun ke tahun.
"Dari data yang saya terima, pada 2010 tercatat persentase penduduk
kota sebesar 49,8 persen. Kemudian 2015 telah meningkat menjadi 53,3
persen. Diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60 persen," katanya.
Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai
13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di
kota sebesar 7,7 persen.
Presiden Jokowi Ingin Percepatan Pembangunan di Desa-desa
Rabu, 29 Maret 2017 21:39 WIB
![Presiden Jokowi Ingin Percepatan Pembangunan di Desa-desa](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/12/20161227raksasa.jpg)
Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir,