Inflasi Bangka Belitung Mei 2026 terjaga stabil di level 2,46 Persen

Pangkalpinang (ANTARA) - Inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,46 persen atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, sehingga menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dan terkendali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Bangka Belitung pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,06 persen (month to month/mtm), sementara secara tahunan mencapai 2,46 persen (year on year/yoy).

"Inflasi Bangka Belitung masih terjaga stabil dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen secara tahunan," katanya.

Ia menjelaskan, capaian tersebut menempatkan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah keenam secara nasional.

Secara bulanan, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi akibat penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) angkutan udara domestik menyusul kenaikan harga avtur. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diberlakukan PT Pertamina sejak 4 Mei 2026 turut memberikan andil terhadap peningkatan inflasi.

Kenaikan harga komoditas cabai merah dan bawang merah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah juga menjadi faktor yang mendorong inflasi bulanan di daerah tersebut.

Sementara itu, secara tahunan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,65 persen, khususnya komoditas emas perhiasan yang masih berada pada level tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,02 persen yang dipengaruhi kenaikan harga cumi-cumi, sedangkan kelompok transportasi mencatat inflasi 2,77 persen akibat meningkatnya tarif angkutan udara.

Rommy mengatakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi.

Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pemantauan harga secara harian dan mingguan, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 60 kali, serta penguatan koordinasi di tingkat daerah, regional, dan nasional.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang layak dengan harga terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat komoditas," ujarnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor pertanian, guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengendalian inflasi melalui pola belanja dan konsumsi yang bijak juga terus digencarkan.

Rommy menambahkan implementasi strategi 4K pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program strategis nasional.

Ia menilai tantangan inflasi ke depan masih perlu diwaspadai mengingat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang masih berlangsung.

Karena itu, penguatan optimisme, komitmen, dan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait perlu terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

"Inflasi yang terjaga menjadi modal penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global," kata Rommy.