Jakarta (Antaranews Babel) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan untuk sementara waktu (moratorium) seluruh pekerjaan proyek infrastruktur berat di atas permukaan atau melayang (elevated).
"Pagi ini, saya sudah perintahkan, seluruh pekerjaan berhenti sementara waktu, mulai dari tol, LRT dan jembatan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas, elevated, untuk dilakukan audit oleh Komite Keselamatan Konstruksi (KKK)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawan pers di sela menghadiri Rapat Terbuka Fakultas Teknik Dalam Rangka Hari Pendidikan Teknik ke-72 di Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta. Selasa.
Penegasan itu terkait dengan kejadian ambruknya "bekisting pearhead" di salah satu titik proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dan menyebabkan korban tujuh orang mengalami luka. Sebelum kejadian ini, beberapa peristiwa mirip dengan kejadian ini sudah kerap terjadi di Indonesia.
Menurut Basuki, setelah diaudit oleh KKK, pada setiap proyek dengan pekerjaan berat melayang tersebut, bisa atau tidak diteruskan ada di KKK. "Jadi, go (lanjut) atau no go (tidak lanjut) tergantung hasil audit," kata Basuki.
Basuki juga menambahkan, pihaknya juga sudah menghentikan sementara pekerjaan jembatan di Papua yang seharusnya hari ini (20/2) dilakukan pengangkatan (erection), diminta juga dihentikan dulu.
"Hari ini jam 12.30 WIB, saya undang pihak terkait untuk membicarakan masalah ini di Kementerian PUPR Jakarta, " kata Basuki.
Basuki juga menyatakan, pelajaran yang bisa dipetik adalah lemahnya pengawasan karena ini pekerjaan rutin.
Ketika ditanya sampai kapan penghentian sementara itu, Basuki menjawab singkat tergantung hasil audit oleh KKK.
Seperti angkot
Sebelumnya secara terpisah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata dikerjakan seperti sopir angkot (angkutan kota).
"Ya, seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Menurut Tulus, kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu.
"Kecelakaan konstruksi terjadi sebagai terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," katanya.
Oleh karena itu, kata Tulus, pihaknya menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan forensik "engineering".
Hal itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.
Tulus juga menegaskan, jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen.
"Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," kata Tulus.
Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km.
