Jakarta (Antaranews Babel) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak rencana pemerintah yang akan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras karena dapat merugikan petani.
“Penurunan HET beras secara linier akan langsung menekan harga gabah, padahal saat ini saja harga gabah di tingkat petani sudah sangat rendah, akibat panen raya April-Mei 2018," kata Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Fadli saat melantik pengurus DPD HKTI Kalimantan Tengah, penurunan HET beras membuat petabini tidak mendapat insentif berusaha tani.
"Dalam catatan kami di HKTI, HET beras yang diatur oleh Permendag No. 57/2017 sebenarnya sudah cukup moderat," katanya.
Fadli mengatakan, walau harga pembelian pemerintah tak ada koreksi, tetap di angka Rp3.750 per kg, namun di lapangan petani bisa menjual gabah di kisaran harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per kg. Harga itu bisa memberi sedikit keuntungan bagi para petanim
“Jika pemerintah menurunkan HET beras, petani bisa kehilangan insentif. Menurut saya itu jahat sekali, memberikan harga murah kepada konsumen tapi dengan menginjak periuk nasi petani. Ini tidak fair," kata Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Dalam catatan HKTI, katanya, Permendag No. 57/2017 telah membentuk equilibrium baru di pasaran. Peraturan tersebut bisa menjinakkan harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp17.500 per kg. Konsumen kini bisa menerima dan menjangkau harga equilibrium baru yang berada di kisaran Rp9.450 hingga Rp12.800."
Untuk itu HKTI menyarankan dari pada menurunkan HET, lebih baik pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Permendag No. 57/2017.
Meningkatkan pengawasan jauh lebih murah risikonya daripada merilis kebijakan baru yang akan membongkar keseimbangan yang sudah terbentuk."
HKTI juga mendorong agar Bulog menyerap gabah petani dan minta harga pembelian pemerintah yang jadi patokan Bulog dinaikkan 10 persen dari harga pokok produksi gabah, menjadi Rp4.500 per kg.
Agak sulit bagi Bulog untuk menyerap gabah petani pada harga Rp3.750 per kg, sebab harga itu di bawah harga pokok produksi yang dikeluarkan petani, kata Fadli.
