Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pemerintah mempermasalahkan tentang pembuangan limbah, tailing, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan dampaknya kepada lingkungan.
"Jadi ada perubahan-perubahan yang mereka harus lakukan, terutama yang disoroti oleh publik adalah soal tailing di laut. Ya saya pasti fokus di ekosistem di lautnya terutama ke wilayah-wilayah penempatan tailing yang sekarang ada," kata Siti ditemui di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore.
Siti menjelaskan kementeriannya membuat kajian lingkungan hidup strategis terkait perubahan ekosistem, lingkungan estuari, dan penanganan limbah tailing yang dapat dimanfaatkan.
Menurut Siti, terdapat 48 sanksi yang telah dijatuhkan kepada PTFI dimana 35 sanksi telah selesai.
"Lalu 13 sedang disiapkan. Kemungkinan tujuh sudah bisa diselesaikan, sedang dibahas-bahas lagi, sedikit lagi," ujar Siti.
Beberapa sanksi yang sedang dibenahi oleh PTFI bersama KLHK terkait pencemaran air, udara dan hal-hal teknis upaya perbaikan lingkungan.
Siti menjelaskan KLHK berupaya untuk menegakkan peraturan tentang pelestarian lingkungan di wilayah Papua, khususnya yang terdampak oleh limbah PTFI.
Dirinya juga akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan mengenai rekomendasi lingkungan PTFI.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan PTFI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp185 triliun akibat pembuangan limbah.
Total kerugian itu terbagi dalam tiga wilayah terdampak yakni Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) dengan nilai ekosistem yang dikorbankan Rp10,7 triliun, estuari Rp8,2 triliun, dan laut Rp166 triliun.
Perhitungan yang dilakukan oleh tenaga ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menemukan PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambanganan di sungai, hutan, estuari, dan bahkan mencapai kawasan laut.
