"Saya sudah sampaikan ke prajurit, kita tetap menjaga netralitas harga mati ¿dan tidak boleh atau siapapun anggota yang terlibat berpolitik praktis, karena kita harus menjaga netralitas," katanya ketika kunjungan kerja ke Kompi Senapan B Yonif 141/AYJP di Sungailiat, Kamis.
Dikatakannya, jika nantinya ditemukan ada oknum TNI-AD yang terlibat politik praktis, pihaknya akan secara tegas menindak oknum sesuai ketentuan berlaku.
Menurut dia, bagi keluarga atau istri anggota TNI-AD serta PNS TNI-AD diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing masing.
"Kecuali istri dan PNS kita, yang mana dia sebagai warga negara, dia punya hak untuk memilih ¿sesuai dengan hati nuraninya," katanya.
Dia mengatakan, terkait pilpres dan pemilihan legislatif 2019 di Bangka Belitung, pihaknya siap membantu kepolisian daerah melakukan pengamanan.
Pengamanan jalannya Pilpres 2019 mendatang Kodam II Sriwijaya menyatakan kesiapannya mengamankan pilpres dan pileg 2019 di lima provinsi di Sumatera dengan menugaskan sebanyak 6.000 anggota.
"Kodam siap mengamankan jalannya kegiatan di Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung dan Sumatera Selatan, semuanya sudah kita persiapkan," katanya.
Ditambahkannya, kunjungan ke Bangka selain menegaskan netralitas juga terkait persiapan pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Bangka Barat.
Pewarta: Dwi HPUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
