Hingga saat ini tercatat, Komisi II telah menginisiasi empat peraturan daerah diantaranya Perda inisiatif tentang Desa Wisata, Perda inisiatif tentang Kepemudaan, Perda inisiatif tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda inisitiaf tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.
Ketua Komisi II, Zayadi mengungkapkan pihaknya terus mendorong sektor keuangan daerah agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Zayadi mengatakan Komisi II juga memaksimalkan pengawasan di bidang pendidikan yakni pemenuhan standar mutu pendidikan.
“Kita turun langsung ke lapangan melihat beragam persoalan serta pengecekan beberapa sekolah, dan masih banyak sekolah membutuhkan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, serta kekurangan sapras lainnya, kita juga mendorong Dinas Pendidikan untuk merevisi Perda Penyelenggaran Pendidikan terkait dengan pembagian wewenang antara provinsi dan kabupaten, Komisi II juga mengakomodir keberadaan madrasah/sekolah arab sebagai pendidikan berbasis desa, sehingga dibuat Perda Pendidikan Karakter Yang Berwawasan Agama," katanya.
Ia menambahkan Komisi II juga melakukan kajian di bidang kebudayaan yaitu persoalan perlindungan kekayaan intelektual bidang seni dan budaya, dan perlindungan terhadap cagar budaya sehingga disimpulkan masih dalam tahap proses pengumpulan materi oleh OPD yang dimungkinkan nanti akan diajukan Perda tentang Hak Kekayaaan Intelektual Bidang Seni dan Budaya, perlindungan cagar budaya masih terkendala SDM sehingga belum dibuat perda” katanya.
Selain itu, kata Zayadi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, Komisi II melakkan kajian untuk mensinergikan program pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat mandiri, terampil serta dapat meningkatkan potensi-potensi lokal kekayaan pariwisata, sehingga diinisiasi Perda Desa Wisata, Komisi II juga akan menginisiasi Perda Kepemudaan, yang diharapkan dapat memberikan ruang kepada pemuda untuk aktif dan mengembangkan potensi sehingga dapat memajukan daerah serta mendorong Basel menjadi kabupaten layak pemuda” imbuhnya.
Ia juga mengatakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, Komisi II telah membuat perda inisiatif tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah diundangkan pada tahun 2016 lalu. Selain itu, Komisi II juga telah mengajukan Perda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan. “Sinkronisasi program pemerintah kabupaten dan provinsi pada sektor kelautan dan kehutanan, dengan harapan ada perda provinsi member manfaat besar di sektor kelautan dan kehutanan” ungkapnya.
Komisi II juga melakukan konsultasi ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tentang Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit.
“Ada program bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS untuk perkebunan kelapa sawit, juga petani menerima dana bantuan yang disalurkan ke petani melalui Pemprov dan Pemkab, Basel juga menerima kuota BPDPKS melalui rekomendasi Kementrian Pertanian dengan luasan 1.857 Ha” katanya.
Zayadi menuturkan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan perdagangan, Komisi II telah melakukan kajian dan membuat rekomendasi kepada pimpinan DPRD diantaranya, Pemkab Basel harus mengoptimalkan pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi mlelaui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida agar tidak ada penyalahgunaan, mendorong Pemkab Basel merevitalisasi pasar di ibu kota kabupaten, kecamatan sampai desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, serta Pemkab Basel harus mengoptimalkan peran industry dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena industry dapat mempengaruhi tingkat kestabilan harga komoditi unggulan daerah," pungkasnya.
Ketua : Zayadi
Wakil Ketua : Muzani Abdullah, Spd.I
Sekretaris. : H Suhardi Abdullah
Anggota : H Rusliadi SH
Rusdiono
Hendri
Mirna
