Akhmad Munir nilai independensi jadi tantangan pers di tahun politik

Surabaya (Antaranews Babel) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019.

"Harapannya, pers harus lebih mengedepankan independensi dalam bersikap dan menyajikan pemberitaan," ujarnya di sela menjadi pembicara seminar Hari Pers Nasional bertema "Peran Pers Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Damai" di Unitomo Surabaya, Jumat.

Menurut dia, saat Pemilu pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik tentang kecenderungan ke mana hasil Pemilu, ditambah campur tangan pemilik modal di sejumlah perusahaan pers mewarnai kebijakan redaksi.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian pers nasional dimiliki oleh pengusaha yang juga pendiri dan pemimpin partai politik tertentu sehingga jelas-jelas mendukung calon tertentu usungan partainya dan kurang proporsional terhadap calon lainnya," ucapnya.

Direktur Pemberitaan LKBN Antara tersebut menyebut pers era industri menyebabkan konglomerasi pers, termasuk pers asing, terutama dari Barat yang telah masuk ke Tanah Air dan membawa nilai-nilai yang tak jarang bertentangan dengan budaya bangsa.

Karena itulah, kata dia, pers harus mampu berada di luar kepentingan partai politik tertentu dan berkewajiban mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai partisan.

"Pers harus berdasarkan peristiwa atau fakta, yaitu menghasilkan berita akurat sesuai kejadian. Tidak justru beropini yang dikhawatirkan berimbas negatif pada kelancaran serta keamanan, khususnya Pemilu," katanya.

Dengan demikian, signifikannya peran pers di Pemilu 2019 harus diimbangi independensi, terutama selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut berlangsung, mulai persiapan, hari pelaksanaan pemungutan suara hingga setelahnya.

Di tempat sama, Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang relatif "sehat" dibandingkan lembaga lainnya, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif akibat tersandung hukum pidana.

"Seperti diketahui bersama, tidak sedikit anggota legislatif yang ditangkap, begitu juga dengan eksekutif (kepala daerah), bahkan hakim dan jaksa ada yang terlibat," katanya.

Sementara itu, turut menjadi pembicara pada seminar tersebut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar.

Seminar yang diikuti ratusan undangan dan mahasiswa tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 yang tahun ini dipusatkan di Jawa Timur.